Lumajang, – Kepala Sekolah SMAN 1 Lumajang Agus Wibisono menyebut program kelas prestasi di sekolahnya merupakan program komite. Namun, dalam proses awalnya, proposal program tersebut disebut berasal dari pihak sekolah sebelum dibahas bersama komite dan orang tua siswa.
Penjelasan tersebut disampaikan Agus ketika menjelaskan mekanisme program kelas prestasi sekaligus adanya nominal anggaran yang muncul dalam pembahasan program tersebut.
Yang menurutnya, sekolah terlebih dahulu menyusun dan mengajukan proposal. Setelah itu, komite mendengarkan pemaparan sekolah mengenai latar belakang program hingga kebutuhan pendanaannya.
“Kalau komite gak setuju kita usul juga gak jadi programnya,” kata Agus.
Setelah menerima paparan dari sekolah, komite kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan orang tua siswa.
Agus mengatakan nominal yang muncul dalam pembahasan tersebut bukan angka pembayaran wajib, melainkan perkiraan kebutuhan anggaran program selama satu tahun.
“Kalau ini yang diberitakan mengapa saya lempar, karena ini programnya komite,” ujarnya.
Agus menjelaskan nominal tersebut merupakan perkiraan apabila seluruh rangkaian program kelas prestasi dijalankan. Besaran tersebut kemudian dihitung berdasarkan kebutuhan program dan jumlah siswa yang mengikuti kelas.
Namun, dia menegaskan orang tua siswa tidak diwajibkan membayar nominal tersebut.
Orang tua yang memiliki kemampuan lebih, kata Agus, dapat memberikan sumbangan sesuai kemampuannya.
Besaran sumbangan bisa mencapai Rp2 juta, Rp1 juta, Rp250 ribu, bahkan tidak memberikan sumbangan.
“Orang tua itu bisa membayar lebih, misalnya dia berkesempatan Rp2 juta, ya silahkan bayar Rp2 juta, Rp1 juta, Rp250, di bawah itu. Enggak membayar pun enggak apa-apa, tanpa kehilangan dia kesempatan di situ,” katanya.
Agus menyebut sifat pendanaan tersebut adalah sumbangan. Karena itu, menurut dia, kegiatan kelas prestasi akan menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
Jika dana yang terkumpul tidak mencukupi kebutuhan program, sekolah akan menyesuaikan atau mengurangi kegiatan yang dijalankan.
“Jika enggak cukup anggaran, ya kita turunkan programnya dan sebagainya,” ujarnya.
Agus juga menegaskan kemampuan membayar tidak menjadi dasar untuk menentukan siswa yang dapat mengikuti kelas prestasi. Menurut dia, siswa dipilih berdasarkan hasil seleksi dan potensi yang dimiliki, termasuk untuk mengikuti pembinaan olimpiade maupun karya tulis.
“Yang enggak mampu itu sudah enggak gratis masuk kelas itu tanpa harus mengurangi hak mereka untuk ikut di kelas itu,” katanya.
Terkait jumlah orang tua yang memberikan sumbangan, Agus mengatakan laporan awal pada Juli menunjukkan sekitar 10 persen orang tua yang membayar.
“Laporan awal saya dulu itu hanya 10 persen,” ujarnya.
Dia mengatakan dirinya tidak mengetahui perkembangan persentase terbaru karena pengelolaan dana berada di komite. Menurut Agus, sekolah tidak memegang uang dari program tersebut.
“Yang pegang uang itu komite karena ini sudah program komite. Sehingga sifatnya kalau sekolah mendatangkan expert misalnya uang transport, nah kita mengajukan proposal untuk itu. Pendanaan kan lewat komite, kita gak pernah pegang uang,” jelasnya.
Agus juga mengatakan sekolah memiliki notulen rapat dan dokumentasi terkait proses pembahasan program tersebut. Ia menegaskan sejak awal telah menyampaikan kepada orang tua bahwa tidak ada kewajiban pembayaran.
“Sudah saya tekankan, terdokumentasi saya sampaikan enggak ada kewajiban orang tua untuk bayar,” katanya.
Tinggalkan Balasan