Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bergerak memfasilitasi penyelesaian keluhan masyarakat terkait persoalan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam potong di Dusun Curahjeru, Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko.
Melalui mediasi yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah berhasil mempertemukan pemilik kandang dengan perwakilan warga untuk mencari solusi bersama.
Camat Sumbersuko, Luluk Azizah, mengatakan, mediasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang harus dilaksanakan pemilik kandang sebagai upaya mengatasi persoalan lingkungan sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
“Alhamdulillah sudah ketemu komitmen-komitmen yang akan dilakukan oleh pemilik, namanya Pak Bastomi Irfan,” ujar Luluk saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPMPTSP, pemerintah desa, serta perwakilan warga. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memastikan penanganan persoalan berjalan secara menyeluruh sesuai kewenangan masing-masing.
Berdasarkan hasil mediasi, pemilik kandang diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melakukan pembenahan sistem operasional. Langkah yang disepakati meliputi perubahan konstruksi kandang dari sistem koloni menjadi sistem postal, penyesuaian kapasitas jumlah ayam sesuai ketentuan, serta pembersihan dan pembenahan lingkungan kandang secara menyeluruh.
Menurut Luluk, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan usaha peternakan agar aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring dengan kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.
Pemerintah Kecamatan Sumbersuko juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh langkah pembenahan benar-benar dijalankan dan mampu mengatasi keluhan warga.
Luluk menegaskan, apabila setelah pembenahan persoalan lalat masih menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, termasuk pencabutan izin usaha.
“Kalau misalnya dengan konstruksi yang baru itu sudah diganti tapi masih menimbulkan keresahan warga dan masih polusi, ya nanti akan dilakukan pencabutan izinnya,” tegasnya.
Melalui langkah mediasi dan pengawasan lintas sektor tersebut, pemerintah berharap tercipta penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain mendorong pengelolaan usaha peternakan yang lebih baik, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. (Ard).
Tinggalkan Balasan