Lumajang, – Penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lumajang terus didukung melalui penertiban reklame yang mengganggu fasilitas publik. Kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang melakukan penertiban reklame di sepanjang koridor Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penarikan kabel core bersama sekaligus menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Lumajang, Agus Haryoto, menjelaskan bahwa penertiban menyasar reklame yang terbentang mulai dari kawasan Simpang Empat ST, Plaza hingga Jembatan Pelangi.
Menurutnya, keberadaan sejumlah reklame tidak hanya menghambat pekerjaan penataan jaringan telekomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban tersebut dikategorikan tidak memiliki izin. Selain itu, beberapa penempatannya juga menghalangi proses penarikan kabel dalam rangka penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” jelasnya, Kamis (12/11/2026).
Pelaksanaan penertiban dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sinergi lintas instansi tersebut diperlukan untuk memastikan proses penertiban berjalan tertib, aman, sekaligus mendukung kelancaran pekerjaan penataan infrastruktur di sepanjang koridor jalan tersebut.
Agus menegaskan, langkah penertiban dilakukan melalui penurunan dan penataan reklame yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya ini juga menjadi bagian dari penegakan regulasi agar pemanfaatan ruang publik tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun penyelenggara reklame agar memastikan setiap pemasangan reklame telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
“Setiap pemasangan reklame perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, mengurus perizinan resmi melalui Mal Pelayanan Publik, serta memenuhi kewajiban pajak reklame. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan tersebut agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Melalui penertiban ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap penataan jaringan telekomunikasi dapat berjalan optimal. Di sisi lain, kepatuhan terhadap perizinan reklame diharapkan semakin meningkat sehingga wajah kawasan perkotaan menjadi lebih tertib dan mendukung kenyamanan masyarakat. (SA)
Tinggalkan Balasan