Lumajang, – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang, Jawa Timur, untuk 2027 diusulkan sebesar Rp 2.746.942,13. Nilai tersebut meningkat Rp 168.623 atau sekitar 6,54 persen dibandingkan UMK 2026 yang sebesar Rp 2.578.320.
Usulan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), perwakilan serikat pekerja, dan pengusaha yang digelar pada Kamis (19/11/2026) kemarin.
Kepala Disnaker Lumajang, Subchan, mengatakan, besaran usulan UMK 2027 telah disesuaikan dengan ketentuan pengupahan yang diatur pemerintah pusat.
“UMK tahun 2026 Rp 2.578.320, rencana usulan tahun 2027 Rp 2.746.942. Kenaikan Rp 168.623,” kata Subchan, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, penghitungan usulan kenaikan upah tersebut mengacu pada petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026.
Selain itu, penyusunan usulan juga memperhatikan surat edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengenai penyampaian informasi penetapan UMK.
Subchan menjelaskan, usulan tersebut harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur paling lambat Sabtu (21/11/2026). Selanjutnya, penetapan UMK diperkirakan berlangsung pada awal Desember 2026.
Ia berharap besaran kenaikan yang telah disepakati di tingkat kabupaten dapat diterima oleh kalangan pekerja maupun pengusaha.
Dengan kenaikan tersebut, pekerja diharapkan memperoleh upah yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, pengusaha juga diharapkan tetap mampu menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya.
“Pengusaha bisa tetap menjalankan usahanya dan buruh terjamin kesejahteraannya dengan upah layak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Lumajang, Sri Sumarliani, berharap besaran UMK yang telah diusulkan tidak mengalami pengurangan ketika dibahas di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, angka Rp 2,74 juta tersebut masih menjadi usulan yang harus melalui proses pembahasan dan penetapan oleh gubernur.
“Rp 2,7 juta sekian kan masih diusulkan ke gubernur. Nanti tinggal bagaimana Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak dikurangi,” katanya.
Sri menilai besaran kenaikan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Dia menyebut, penyesuaian upah perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan.
Ia juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang masih menghadapi tantangan, termasuk adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor.
“Jadi sama-sama berjalan. Kalau di atas itu saya rasa agak berat bagi pengusaha, apalagi sekarang banyak PHK. Jadi saya lihat usulan UMK masih ideal,” tuturnya.
Dengan demikian, besaran Rp 2.746.942,13 masih berstatus usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang. Kepastian nominal UMK 2027 akan menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Timur. (SA)
Tinggalkan Balasan