Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Komitmen ini diperkuat melalui penyerahan legal opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang kepada Pemkab. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (31/7/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menegaskan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Ia menyatakan bahwa pendampingan hukum sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung proses administratif dan regulasi di daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat kami butuhkan. Pendampingan dari Kejaksaan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan,” ujar Bunda Indah.
Menurutnya, legal opinion dari Kejari membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, masukan hukum juga berperan penting dalam menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan.
“Kalau ada catatan atau masukan terhadap regulasi daerah, tentu sangat membantu untuk kami perbaiki sebelum diterapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Kosasih, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendampingi perangkat daerah secara profesional. Ia menyebut kerja sama ini sejalan dengan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kami sangat menghargai kepercayaan dari Pemkab Lumajang. Ini bukan sekadar pendampingan teknis, melainkan bagian dari upaya bersama menjaga kebijakan agar tetap berada di jalur hukum,” kata Kosasih.
Ia juga membuka ruang konsultasi hukum secara terbuka. Kejaksaan siap membantu perangkat daerah dalam mengkaji dan menyesuaikan program strategis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selama pendampingan ini, kami tetap berada dalam koridor profesional dan terbuka terhadap setiap kebutuhan dari pemerintah daerah,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Lumajang dan Kejari membangun sinergi berbasis kepercayaan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang adaptif, terarah, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Tinggalkan Balasan