Banyuwangi, – Sebanyak 167 orang Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari dalam rangka persiapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi.
Pelatihan yang digelar pada 9-11 September 2025 tersebut merupakan bagian dari program percontohan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Banyuwangi menjadi salah satu lokus pilot project transformasi digital program perlindungan sosial yang merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Baca juga: Pemkot Surabaya Tertibkan Penghuni Ilegal Rusunawa: 13 Unit Warugunung Disegel
“Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial yakni, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, dan bansos tepat sasaran. Banyuwangi menjadi lokus penting untuk membuktikan efektivitas sistem baru ini,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial, dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/25).
Andy menambahkan, portal Perlinsos akan menjadi platform utama dalam sistem ini. Masyarakat nantinya bisa mendaftar secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan Agen Perlinsos yang telah dilatih.
Baca juga: Dua Tahun Menurun, Produksi Garam Pasuruan Alami Penurunan Hingga 15 Ribu Ton
“Pelatihan ini bertujuan agar pendamping PKH dan TKSK memiliki pemahaman utuh tentang mekanisme digitalisasi bansos, termasuk tata cara pendaftaran, proses verifikasi, dan penggunaan portal yang terintegrasi dengan DTSEN,” ungkapnya.
Sementara itu, Fathur Rahman Utomo dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, proses percontohan akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu:
– Seleksi kelayakan oleh sistem berbasis DTSEN dan pakar kemiskinan
Baca juga: Pemkab Lumajang Perbarui Motor Dinas 198 Desa
– Pengumuman hasil verifikasi
– Mekanisme sanggahan bagi warga yang merasa tidak sesuai
“Kami intensifkan pelatihan untuk memastikan para agen bisa benar-benar mendampingi masyarakat saat pendaftaran dimulai akhir September 2025,” jelas Fathur.
Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah, termasuk dengan memperluas cakupan pendamping tidak hanya dari PKH dan TKSK, tetapi juga melibatkan kader Dasa Wisma dan operator desa.
“Kami akan latih kader-kader di tingkat desa agar warga tidak kebingungan mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya. Cukup ke balai desa, akan ada yang bantu,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan