Lumajang, – Kebutuhan tenaga pendidik dan kepala sekolah di Kabupaten Lumajang belum terpenuhi.
Sebanyak 597 satuan pendidikan negeri membutuhkan 6.713 pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK).
Namun, jumlah guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan PPPK paruh waktu yang aktif baru mencapai 4.106 orang.
Kasi Data dan Tunjangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Dedik Harmoko, mengatakan kebutuhan tersebut mencakup satuan pendidikan negeri mulai dari TK, SD hingga SMP.
“Rinciannya terdiri atas lima TK negeri, 524 SD negeri, dan 68 SMP negeri,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Dengan demikian, kata dia, total satuan pendidikan negeri di bawah naungan pemerintah daerah mencapai 597 lembaga.
“Kebutuhan guru dan kepala sekolah ASN terhadap analisis beban kerja (ABK) di sekolah negeri sebanyak 6.713 pegawai,” kata Dedik.
Sementara itu, jumlah guru ASN yang terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu aktif tercatat sebanyak 4.106 orang.
“Selain itu, terdapat 1.117 tenaga non-ASN yang terdeteksi dalam pendataan,” terangnya.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan ABK, terdapat selisih 2.607 pegawai antara kebutuhan dan ketersediaan guru ASN, PPPK, serta PPPK paruh waktu aktif.
Disisi lain, ia menyebut kekurangan tenaga pendidik paling banyak terjadi pada jenjang sekolah dasar, khususnya guru kelas.
“Ya tentu SD guru kelas. Kekurangannya mencapai 1.103 Guru kelas SD,” bebernya.
Sebelumnya, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan adanya ketimpangan jumlah guru antara wilayah perkotaan dan kecamatan lain.
Dalam sidang paripurna DPRD Lumajang pada Senin (19/10/2026), Indah menyebut terdapat 724 guru di kawasan perkotaan. Sedangkan jumlah guru di kecamatan lain rata-rata berkisar 107 hingga 116 orang.
Menurut Indah, diperlukan cleansing data untuk menganalisis ulang kesesuaian antara jumlah pagu dan kondisi riil tenaga pendidik.
“Oleh karena itu, cleansing data diperlukan untuk menganalisis ulang kesesuaian antara jumlah pagu dan keadaan riil,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan