Lumajang, – Kesetaraan akses informasi tidak cukup diwujudkan dengan memastikan seluruh masyarakat menerima pesan pemerintah. Lebih dari itu, setiap kelompok masyarakat perlu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam menyampaikan informasi, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut didorong Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui penguatan Government Public Relations (GPR) yang inklusif dan partisipatif. Penyandang disabilitas diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, mengatakan pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan komunikasi publik dan peningkatan kapasitas telah menjadi perhatian pihaknya.
Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah kegiatan pembinaan, termasuk kegiatan serupa yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) di Kabupaten Lumajang beberapa bulan lalu.
“Beberapa kali, saat kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kami ingin saudara-saudara kita yang istimewa ini bergabung dengan kami. Termasuk dalam kegiatan serupa yang diselenggarakan Kementerian Komdigi RI dan penempatannya di Kabupaten Lumajang beberapa bulan lalu,” ungkap Mustaqim.
Menurutnya, mitra komunikasi publik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka tidak sekadar bertugas meneruskan informasi, tetapi juga perlu memastikan pesan yang disampaikan benar, edukatif, menarik, dan memberikan manfaat.
Mustaqim menegaskan, komunikasi publik harus dibangun dengan prinsip kesetaraan sehingga setiap kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi.
“Prinsipnya, komunikasi publik harus memberikan ruang yang sama bagi semua kalangan. Penyandang disabilitas bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Pelibatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah. Pemerintah tidak hanya menyampaikan kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
Dalam konteks GPR, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi penting untuk memperluas jangkauan komunikasi sekaligus membangun kepercayaan publik. Kehadiran penyandang disabilitas sebagai mitra juga diharapkan memperkuat perspektif pemerintah dalam menghadirkan komunikasi yang lebih ramah dan memperhatikan kebutuhan akses informasi seluruh warga.
“Kami ingin membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif. Karena itu, kolaborasi dengan KIM maupun komunitas penyandang disabilitas perlu terus diperkuat agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh maupun menyebarluaskan informasi,” tambah Mustaqim.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkab Lumajang terus mendorong kolaborasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan berbagai mitra komunikasi publik.
Dengan memperluas ruang partisipasi tersebut, komunikasi publik diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah, melainkan berkembang menjadi ekosistem komunikasi yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. (SA)
Tinggalkan Balasan