Lumajang, – Rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai memasuki tahap persiapan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai melakukan rekonsiliasi data sebagai langkah awal mengantisipasi kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN) tersebut.
Langkah ini menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026 mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup berbagai lintas profesi.
Kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu, khususnya Pasal 24 yang mengatur mekanisme pengalihan status menjadi PPPK.
Dalam ketentuan tersebut, pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran.
“Jadi, sampai dengan saat ini kita masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Di Pasal 24 sudah dijelaskan persyaratannya, yakni diusulkan oleh PPK dalam hal ini Bupati, kemudian hasil evaluasi kinerja yang baik serta ketersediaan anggaran. Untuk saat ini kita masih menunggu regulasi teknis terkait proses pelaksanaannya,” ungkapnya, Jumat (19/11/2026).
Meski petunjuk teknis pelaksanaan belum diterima, BKPSDM Lumajang telah melakukan sejumlah persiapan, terutama menyangkut validasi dan rekonsiliasi data kepegawaian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi apabila kebijakan pemerintah pusat mulai ditindaklanjuti.
Ari menjelaskan, beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta pemerintah daerah melakukan pendataan terkait jumlah PPPK, termasuk pegawai yang masa perjanjian kerjanya berakhir hingga Oktober 2026 serta kesiapan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dalam satu tahun.
“Untuk kesiapan, kita sudah melakukan rekonsiliasi data terkait rencana pengalihan tersebut beberapa waktu lalu. Kemendagri juga sudah meminta data jumlah PPPK, kemudian yang berakhir masa kontrak kerjanya sampai Oktober kemarin, termasuk anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam satu tahun. Jadi, untuk data kita sudah siap karena semuanya juga tercatat dalam database BKN,” jelasnya.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu aspek penting dalam proses penataan kepegawaian. Dengan basis data yang telah direkonsiliasi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah melakukan pemetaan kebutuhan maupun menindaklanjuti kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat.
Adapun jumlah keseluruhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini mencapai 4.151 orang.
Terkait peluang pengalihan status, Ari menegaskan pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis lebih lanjut agar pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas dan sesuai dengan regulasi.
Ia juga menekankan bahwa proses pengalihan tidak dapat dilepaskan dari persyaratan yang telah diatur, terutama usulan Pejabat Pembina Kepegawaian, evaluasi kinerja, serta kemampuan anggaran.
Dengan demikian, persiapan yang dilakukan BKPSDM Lumajang saat ini difokuskan pada kesiapan data dan administrasi sembari menunggu kebijakan teknis dari pemerintah pusat.
Pemkab Lumajang berharap penataan tersebut nantinya dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus mendukung keberlanjutan pelayanan publik melalui pengelolaan aparatur yang lebih terencana dan sesuai kebutuhan daerah. (SA)
Tinggalkan Balasan