Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
511 Pendekar PSHT Disahkan, Bupati Lumajang: Nilai Luhur Jadi Penyangga Harmoni Sosial Tak Perlu ke Jember, Layanan Paspor Segera Hadir di Mal Pelayanan Publik Lumajang Sholawat Menggema di Nguter, Bupati Lumajang Ajak Warga Bangun Desa dengan Doa Bupati Lumajang: Keamanan dan Karakter Bangsa Dibangun Bersama, Dimulai dari Akar Pariwisata Ramah Lingkungan dan Perlindungan Lahan Jadi Fokus Legislasi Baru Lumajang

Nasional · 11 Jun 2025 15:15 WIB ·

Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta


 Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta Perbesar

Lumajang, – Dalam upaya serius membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025) ini menjadi tonggak penting bagi Lumajang dalam memperkuat sinergi dan komitmen anti-korupsi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, menyatakan bahwa audiensi ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah strategis yang dirancang untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Kami bersama legislatif dan seluruh jajaran OPD bertekad melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bunda Indah usai pertemuan.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, serta pimpinan DPRD dan sejumlah kepala OPD terkait, menandakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses reformasi birokrasi di Lumajang.

Dalam diskusi yang berlangsung, Bunda Indah menekankan pentingnya pendampingan KPK sejak tahap awal perencanaan hingga penganggaran APBD.

“Dengan bimbingan KPK, kami dapat memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara partisipatif dan akuntabel, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan,” jelasnya.

Selain itu, Bunda Indah mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh KPK selama pendampingan, yang sangat membantu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami banyak belajar dari KPK dan terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kemajuan Lumajang,” tambahnya.

Salah satu poin krusial yang disepakati dalam audiensi adalah perlunya kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif. Bunda Indah menegaskan bahwa tanpa kerja sama yang erat, upaya pencegahan korupsi tidak akan berjalan efektif. “Sinergi antara dua lembaga ini adalah fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kecelakaan Kapal di Selat Bali, BPBD Lumajang Fokus Konfirmasi Keberadaan Warga Lumajang

3 Juli 2025 - 16:11 WIB

Operasi SAR Besar-besaran untuk Evakuasi Korban KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali

3 Juli 2025 - 13:17 WIB

KMP Tunu Pratama Jaya Alami Kebocoran Mesin Sebelum Tenggelam di Selat Bali

3 Juli 2025 - 11:00 WIB

KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 18 Penumpang, 2 Korban Meninggal

3 Juli 2025 - 10:48 WIB

Polemik Putusan MK: Pemilu Serentak ‘5 Kotak’ Berakhir, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?

2 Juli 2025 - 19:14 WIB

Kisruh SPMB Banyuwangi: 120 Siswa Dinyatakan Lolos, Tapi Kuota Hanya 3 Kursi

2 Juli 2025 - 18:55 WIB

Trending di Nasional