Lumajang, – Kekecewaan warga Kecamatan Randuagung pecah setelah panitia secara mendadak mengumumkan kegiatan Karnaval 2025 tingkat kecamatan di kensel. Sebelumnya telah diumumkan acara karnaval di Kecamatan Randuagung digelar pada Sabtu (20/9/25).
Acara yang seharusnya menjadi momen kebersamaan tahunan, justru menyisakan rasa kecewa dan kerugian, terutama bagi peserta yang telah melakukan berbagai persiapan teknis jauh-jauh hari.
Informasi pembatalan menyebar luas melalui grup WhatsApp se-Kecamatan Randuagung. Banyak yang merasa, keputusan ini terlalu tergesa dan tidak melibatkan seluruh pihak, terutama peserta yang sudah mengeluarkan biaya besar.
Baca juga: Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Penguatan UMKM dan Layanan Kesehatan di Lumajang
“Hamin 4 kalau fiks dibatalkan, panitia harus tanggung jawab mengganti DP sewa sound dan kostumnya,” tulis Zaki, salah satu warga, dalam grup percakapan yang ramai dengan komentar keberatan, Senin (15/9/25).
Sebelumnya, beberapa peserta sudah mengamankan perlengkapan seperti sound system, kostum, hingga properti pertunjukan lainnya. Bahkan komunitas lokal seperti Randuagung Kommunity dikabarkan telah melakukan pembayaran uang muka (DP) untuk kebutuhan mereka tampil di karnaval.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tertibkan Penghuni Ilegal Rusunawa: 13 Unit Warugunung Disegel
“Kami sudah DP ke PUTRI (penyedia sound). Kalau seperti ini, siapa yang tanggung jawab?” keluh Yunus dalam komentar dalam grub tersebut.
Sementara itu, Mujiono, selaku Ketua Panitia Karnaval Kecamatan Randuagung, sempat menjelaskan keputusan pembatalan diambil usai rapat koordinasi bersama Forkopimcam seperti Camat, Polsek, dan Koramil.
Namun, banyak warga mempertanyakan kejelasan forum tersebut, karena sebagian besar peserta mengaku tidak diundang atau tidak diberi tahu hasilnya secara langsung.
“Maksudnya peserta yang mana? Apa dari PKBM ada yang hadir pas rapat?” tanya Umi Hanik dalam kolom komentar grup WhatsApp.
“Kalau memang sudah dirapatkan, kenapa kami sebagai peserta tidak diinformasikan langsung? Setidaknya ada kejelasan, apalagi sudah keluar biaya,” tambah Fabri Dwi Mahendra yang juga menyuarakan keberatan.
Warga menyayangkan tidak adanya pengumuman resmi atau klarifikasi terbuka dari panitia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lengkap maupun solusi bagi peserta yang sudah telanjur mengeluarkan biaya.
“Karnaval ini mestinya jadi momen warga kumpul, unjuk kreativitas, dan hiburan tahunan. Tapi malah jadi ajang kecewa massal. Padahal warga sudah latihan, sudah semangat, tapi panitia malah diam,” kata Rofel, warga lainnya.
Desakan agar panitia bertindak profesional dan bertanggung jawab mulai menggema. Warga meminta ada mekanisme kompensasi, setidaknya pengembalian dana DP atau opsi penjadwalan ulang.
Tinggalkan Balasan