Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang hingga saat ini belum mengambil kesimpulan resmi terkait penyebab kelangkaan LPG yang dikeluhkan masyarakat.
Hal ini disampaikan setelah Bupati Indah Amperawati bersama Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pangkalan.
Dalam hasil sementara, ditemukan adanya kekosongan stok di beberapa titik. Namun demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan akar persoalan secara menyeluruh.
“Hasil temuan sekarang kami belum bisa menyimpulkan, karena kami harus cross-check, jadi harus dikonfrontasi. Apakah yang menyampaikan ini benar, atau agen yang salah, atau sebaliknya,” katanya, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencocokkan data dari berbagai pihak, mulai dari laporan masyarakat, pangkalan, hingga agen distribusi.
Ia menambahkan, proses investigasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang disalahkan tanpa dasar yang jelas.
“Supaya tidak ada yang terdolimi dan tidak ada yang mendolimi,” tegasnya.
Kata dia, tidak semua masyarakat mengalami hal tersebut, namun cukup banyak warga yang mengeluhkan kondisi tersebut sehingga perlu dibuktikan secara langsung di lapangan.
“Ia mengatakan bahwa masyarakat kesulitan, tentu tidak semua masyarakat ya, tetapi ada banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan LPG. Itu yang pertama, saya bersama forkopimda ini turun untuk membuktikan bahwa di bawah memang benar-benar tidak ada,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan dari hasil sidak di sejumlah pangkalan, memang ditemukan kondisi stok LPG yang habis. Selain itu, pihaknya juga menerima laporan adanya harga LPG yang dijual di atas ketentuan.
“Nah, informasinya mereka sambatnya itu juga ada yang menjual LPG dengan harga Rp30.000, Rp25.000, saya ini kan ya harus membuktikan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Lumajang Alex Sandy Siregar menyampaikan hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan adanya pelanggaran maupun menerima laporan resmi terkait lonjakan harga LPG di masyarakat.
“Sejauh ini belum kita temukan, dan kita juga belum menerima informasi secara langsung disampaikan ke kita. Baik ke kepolisian, mungkin dari Kodim juga, dan pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan terus melakukan pengawasan secara intensif dengan bersinergi bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
“Namun tetap akan kita lakukan pengawasan, tentunya bersinergi dengan pemerintah sampai ke tingkat desa saat ini,” kata dia.
Tinggalkan Balasan