Lumajang – Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Apel Pagi di Kecamatan Senduro, Rabu (6/8/2025), ia memperingatkan seluruh aparatur desa untuk menghindari penyalahgunaan data demi kepentingan politik atau transaksional.
“Bantuan sosial itu bukan sekadar angka dalam APBD atau APBN. Itu adalah harapan hidup rakyat yang hidup dalam keterbatasan. Jangan main-main dengan amanah seperti ini,” tegasnya.
Data Akurat, Pondasi Keadilan Sosial
Bunda Indah menilai, permasalahan utama dalam distribusi bansos adalah data penerima manfaat yang tidak akurat. Menurutnya, data yang keliru atau dimanipulasi akan menghancurkan kepercayaan publik dan memperparah ketimpangan.
“Kalau ada yang tidak berhak tapi masih menerima, sementara yang benar-benar miskin tidak tersentuh, maka kita sedang menciptakan ketidakadilan dari dalam,” ujarnya.
Ia meminta perangkat desa melakukan validasi dan verifikasi ulang secara rutin, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Integritas di Atas Segalanya
Bupati menekankan bahwa aparatur desa harus memiliki keberanian moral untuk bersikap jujur, meskipun dihadapkan pada tekanan atau hubungan kekeluargaan.
“Kita ini pelayan masyarakat, bukan penentu nasib berdasarkan kedekatan. Tidak boleh ada ‘asal kenal’ lalu dimasukkan dalam daftar penerima. Kita harus tegak lurus pada keadilan,” katanya.
Bansos sebagai Wajah Kehadiran Negara
Menurutnya, bantuan sosial adalah simbol hadirnya negara bagi rakyat kecil. Penyaluran yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan penyimpangan justru membuat rakyat merasa ditinggalkan.
“Bagi banyak warga, PKH bukan hanya uang. Itu bisa jadi satu-satunya tumpuan mereka bertahan hidup. Salah menyalurkan berarti kita menyakiti yang paling lemah,” jelasnya.
Dorong Pengawasan Transparan dan Digital
Bunda Indah mendorong sinergi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan. Ia membuka saluran pengaduan terbuka bagi masyarakat jika ada kesalahan sasaran, dan mengajak memanfaatkan teknologi untuk monitoring.
“Kalau bisa pakai aplikasi, pakai. Kalau masih manual, jangan ditutup-tutupi. Kita harus punya sistem yang memungkinkan rakyat ikut awasi,” ucapnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan forum warga di setiap desa untuk menilai akurasi data penerima bansos secara berkala.
Tinggalkan Balasan