Lumajang, – Masyarakat Kabupaten Lumajang memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada wakil rakyat melalui kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang dijadwalkan berlangsung pada 16–23 November 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menyampaikan bahwa reses merupakan salah satu agenda penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kepentingan warga.
“Melalui kegiatan reses, anggota DPRD dapat bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai masukan, usulan, serta persoalan yang dihadapi warga di wilayah masing-masing,” ujar Oktafiyani, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang akan melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Aspirasi masyarakat sangat penting untuk kami dengarkan. Berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan warga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan maupun program pembangunan daerah,” katanya.
Oktafiyani berharap, melalui kegiatan reses, kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Dengan begitu, kebijakan dan program pembangunan yang diperjuangkan DPRD dapat semakin memperhatikan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara anggota dewan dan masyarakat agar pelaksanaan fungsi representasi dapat berjalan optimal.
Melalui agenda reses tersebut, DPRD Kabupaten Lumajang berupaya memperkuat hubungan dengan konstituen sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat ruang dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah. (SA).
Tinggalkan Balasan