Jember, – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai Gubernur Jawa Timur memiliki peran strategis untuk memfasilitasi mediasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Jember yang saat ini tengah berselisih.
Hal tersebut disampaikan Bima usai menghadiri acara bedah buku Babad Alas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), Jumat (13/2/2026) petang. Ia berharap persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik.
“Kami menitipkan pesan agar setiap persoalan diselesaikan secara baik dan elegan, tidak menjadi konflik terbuka atau perang pernyataan. Bisa diselesaikan secara kemanusiaan,” katanya saat dikutip pada Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih masyarakat. Karena itu, jika terjadi dinamika atau perbedaan pandangan, penyelesaiannya harus mengedepankan komunikasi dan mediasi.
Bima menegaskan pemerintah provinsi memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, gubernur dapat mengambil peran sebagai pengayom sekaligus mediator agar konflik tidak berlarut-larut.
“Pimpinan di provinsi bisa memainkan peran itu, menyediakan ruang mediasi bagi kedua belah pihak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut konflik kepala daerah dan wakilnya juga menjadi bahan evaluasi dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Pelayanan publik tetap berjalan baik dan angka kepuasan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan