Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan Jalan Baru Pasrujambe Buka Akses Ekonomi dan Percepat Pertumbuhan Desa

Nasional · 11 Jun 2025 15:15 WIB ·

Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta


 Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta Perbesar

Lumajang, – Dalam upaya serius membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025) ini menjadi tonggak penting bagi Lumajang dalam memperkuat sinergi dan komitmen anti-korupsi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, menyatakan bahwa audiensi ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah strategis yang dirancang untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Kami bersama legislatif dan seluruh jajaran OPD bertekad melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bunda Indah usai pertemuan.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, serta pimpinan DPRD dan sejumlah kepala OPD terkait, menandakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses reformasi birokrasi di Lumajang.

Dalam diskusi yang berlangsung, Bunda Indah menekankan pentingnya pendampingan KPK sejak tahap awal perencanaan hingga penganggaran APBD.

“Dengan bimbingan KPK, kami dapat memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara partisipatif dan akuntabel, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan,” jelasnya.

Selain itu, Bunda Indah mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh KPK selama pendampingan, yang sangat membantu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami banyak belajar dari KPK dan terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kemajuan Lumajang,” tambahnya.

Salah satu poin krusial yang disepakati dalam audiensi adalah perlunya kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif. Bunda Indah menegaskan bahwa tanpa kerja sama yang erat, upaya pencegahan korupsi tidak akan berjalan efektif. “Sinergi antara dua lembaga ini adalah fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dalam 6 Jam, Gunung Semeru Alami 32 Letusan Meski Tak Terpantau Visual

5 Januari 2026 - 15:01 WIB

Situs Selogending, Ruang Sakral Leluhur dan Jejak Spiritual Nusantara Sejak Zaman Megalitikum

4 Januari 2026 - 11:15 WIB

Situs Selogending Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Budaya Unggulan di Lumajang

4 Januari 2026 - 10:42 WIB

Widarto Tegur Sekda Jember di Rapat Banggar, Jangan Berpolitik dengan Data Bantuan

30 Desember 2025 - 16:42 WIB

Widarto Cium Politisasi Birokrasi dalam Pengelolaan Data DBHCHT di Jember

30 Desember 2025 - 16:22 WIB

Rute Surabaya-Palangkaraya Jadi Upaya Citilink Permudah Mobilitas Wisata dan Bisnis

24 Desember 2025 - 18:28 WIB

Trending di Nasional