Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
EDITORIAL | Birokrasi Lemot, Anggaran Mandek, Moral ASN Rapuh: Saatnya Indah Masdar Lakukan Bersih-Bersih di Lumajang Bunda Indah: Santri Masa Kini Harus Jadi Pelopor Peradaban yang Berakar pada Moral dan Nasionalisme Bunda Indah Gaungkan “Nguri-Nguri Budaya Jawa”: Sekolah Jadi Ruang Cerdas yang Berakar pada Kearifan Lokal Santri Lumajang Gelar Aksi Damai: Meneguhkan Nilai Pesantren dan Etika Publik “Gema Berbaris” Lumajang: Mencetak Generasi Madrasah yang Cerdas, Religius, dan Nasionalis

Nasional · 11 Jun 2025 15:15 WIB ·

Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta


 Reformasi Birokrasi Lumajang Makin Kuat, Audiensi Intensif dengan KPK di Jakarta Perbesar

Lumajang, – Dalam upaya serius membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025) ini menjadi tonggak penting bagi Lumajang dalam memperkuat sinergi dan komitmen anti-korupsi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, menyatakan bahwa audiensi ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah strategis yang dirancang untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Kami bersama legislatif dan seluruh jajaran OPD bertekad melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bunda Indah usai pertemuan.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, serta pimpinan DPRD dan sejumlah kepala OPD terkait, menandakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses reformasi birokrasi di Lumajang.

Dalam diskusi yang berlangsung, Bunda Indah menekankan pentingnya pendampingan KPK sejak tahap awal perencanaan hingga penganggaran APBD.

“Dengan bimbingan KPK, kami dapat memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara partisipatif dan akuntabel, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan,” jelasnya.

Selain itu, Bunda Indah mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh KPK selama pendampingan, yang sangat membantu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami banyak belajar dari KPK dan terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kemajuan Lumajang,” tambahnya.

Salah satu poin krusial yang disepakati dalam audiensi adalah perlunya kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif. Bunda Indah menegaskan bahwa tanpa kerja sama yang erat, upaya pencegahan korupsi tidak akan berjalan efektif. “Sinergi antara dua lembaga ini adalah fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Karangtaruna Diminta Bangun Kemandirian Ekonomi Desa

15 November 2025 - 14:42 WIB

1.700 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Arema FC vs Persija di Stadion Kanjuruhan

8 November 2025 - 11:57 WIB

Gunung Semeru Erupsi, Polres Lumajang Pastikan Seluruh Unsur Siaga Hadapi Potensi Bencana

5 November 2025 - 13:09 WIB

Cegah Kepanikan Warga, Bupati Lumajang Perkuat Pengawasan SPBU Pertamina

31 Oktober 2025 - 16:24 WIB

Bupati Lumajang Sidak Dua SPBU, Pastikan Pertalite Aman dan Sesuai Standar

31 Oktober 2025 - 16:13 WIB

Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

31 Oktober 2025 - 10:50 WIB

Trending di Nasional