Surabaya, – Pemerintah Kota Surabaya menargetkan penyelesaian 2.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2026. Program tersebut akan dibiayai melalui APBD Surabaya murni, tanpa mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Target tersebut ditetapkan setelah evaluasi pelaksanaan Rutilahu pada 2025 dinilai telah tuntas. Meski demikian, sejumlah persoalan lama masih menjadi catatan, terutama terkait penanganan rumah roboh akibat bencana yang dinilai belum berjalan optimal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai mekanisme respons darurat perlu dibenahi. Menurutnya, sejumlah kasus rumah roboh di akhir tahun kerap tertunda penanganannya karena anggaran telah terkunci.
“Kita minta ada slot khusus untuk rumah yang terkena bencana. Belajar dari kasus di Sukolilo, kejadiannya Desember, tapi karena anggaran habis, baru bisa dikerjakan Januari. Warga harus menunggu sekitar satu setengah bulan sampai harus menyewa kos. Ini harus jadi catatan agar lebih cepat karena sifatnya urgen,” ujar Eri Irawan, Jumat (23/1/2026).
Ia mendorong agar sekitar 100 unit dari total kuota Rutilahu dialokasikan khusus untuk kondisi darurat, tanpa prosedur berlapis. Selain itu, Eri juga menyoroti kakunya persyaratan penerima bantuan, yang selama ini dibatasi pada warga kategori Desil 1 dan Desil 2.
“Korban bencana seharusnya tetap ditangani meski tidak masuk dalam kategori desil tersebut,” tegasnya.
Tak hanya sektor perumahan, Komisi C DPRD Surabaya juga menyoroti kondisi infrastruktur permukiman, mulai dari jembatan yang dinilai kritis hingga saluran air yang belum berfungsi optimal. Sungai yang dangkal, keberadaan bangunan liar, serta kapasitas tampung yang terbatas disebut masih menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah.
Eri menegaskan, penanganan tidak cukup hanya dengan pemasangan U-Ditch baru, melainkan harus disertai pemulihan fungsi saluran dan sungai secara menyeluruh.
Pada 2026, anggaran sektor perumahan dan permukiman di Kota Surabaya mencapai Rp452 miliar. Anggaran tersebut mencakup program Rutilahu, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), serta pemeliharaan lingkungan.
“Pemulihan fungsi saluran dan sungai harus menjadi fokus utama tahun depan. Dengan kapasitas saluran yang terjaga, dampak banjir bisa kita kurangi secara signifikan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan