LUMAJANG – Musim kemarau mulai mengurangi ketersediaan air di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang. Debit sumber air terus menurun, sementara persediaan air hujan yang warga simpan dalam tandon mulai habis.
Kondisi tersebut membuat krisis air bersih Lumajang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengirimkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hingga 10 September 2026, BPBD mencatat 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan mengalami dampak krisis air bersih.
BPBD kemudian mengirimkan bantuan air secara bertahap melalui 191 titik distribusi. Petugas menyesuaikan pengiriman dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi setiap wilayah.
Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan tim terus mengirimkan air bersih ke wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
“Kami terus melakukan droping air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan air bersih tetap bisa terpenuhi,” ujar Yudhi, Kamis (10/9/2026).
Debit Sumber Air Turun, Tandon Warga Mulai Kosong
Yudhi menjelaskan bahwa penurunan debit sejumlah sumber air menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketersediaan air.
Warga sebelumnya memanfaatkan air hujan dan menyimpannya dalam tandon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, persediaan tersebut mulai menipis setelah kemarau berlangsung.
Ketika sumber air utama dan cadangan air hujan mulai berkurang, masyarakat membutuhkan pasokan tambahan dari pemerintah.
BPBD kemudian mengarahkan armada distribusi menuju wilayah yang mengalami keterbatasan air. Petugas melihat kebutuhan masing-masing lokasi untuk menentukan jumlah dan jadwal pengiriman.
Bantuan tersebut membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika sumber air di sekitar tempat tinggal mereka tidak lagi mencukupi.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi agar distribusi dapat mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Lumajang Tetapkan Tanggap Darurat 90 Hari
Untuk memperkuat penanganan, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih dan kebakaran hutan selama 90 hari.
Masa tanggap darurat berlangsung mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026.
Selama periode tersebut, BPBD dan pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan terhadap berbagai dampak musim kemarau.
BPBD juga memetakan potensi kekeringan yang dapat muncul di 19 desa pada enam kecamatan.
Pemetaan tersebut membantu pemerintah mengenali wilayah yang memiliki potensi kekurangan air. Data tersebut juga menjadi dasar bagi petugas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih cepat.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi setiap wilayah.
Distribusi air bersih menjadi salah satu langkah utama ketika masyarakat mengalami keterbatasan sumber air.
BMKG Prediksi Curah Hujan Masih Rendah
Kondisi kemarau juga mendapat perhatian karena prediksi cuaca masih menunjukkan potensi curah hujan rendah.
Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan pada September hingga November 2026 masih berada dalam kriteria rendah.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menjaga kesiapsiagaan selama periode kemarau. BPBD terus memperkuat layanan distribusi air bersih sambil memantau perkembangan kondisi di lapangan.
Bagi warga yang mulai kesulitan memperoleh air, kedatangan armada distribusi menjadi bantuan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintah juga terus menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi setiap wilayah. Langkah tersebut membantu petugas memprioritaskan daerah yang membutuhkan pasokan air lebih cepat.
Hingga 10 September 2026, BPBD telah mencatat 14.809 warga dari 12 desa di empat kecamatan mengalami dampak krisis air bersih.
Dengan dukungan distribusi melalui 191 titik, pemerintah berupaya menjaga akses air bagi masyarakat selama musim kemarau.
Pemkab Lumajang juga terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di wilayah lain.
Bagi masyarakat, langkah tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah ketika sumber air mulai menyusut. Pemerintah tidak hanya mengirimkan bantuan, tetapi juga memetakan wilayah rawan dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga.
Selama musim kemarau masih berlangsung, BPBD akan terus memantau kondisi lapangan dan mengatur distribusi air sesuai kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan