Jember, – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai angka yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp700 miliar.
Besarnya Silpa tersebut dinilai menjadi indikator lemahnya serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mendorong DPRD Jember untuk menyiapkan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja OPD.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan bahwa angka Silpa tersebut diketahui setelah DPRD menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan data per 11 Desember 2025, Silpa berada di kisaran Rp700 miliar dan diproyeksikan masih akan tersisa cukup besar hingga tutup kas daerah.
“Per 11 Desember 2025, Silpa tercatat sekitar Rp700 miliar. Kami perkirakan hingga 31 Desember nanti bisa turun di kisaran Rp600 miliar. Namun angka pastinya masih akan kami koordinasikan kembali dengan TAPD,” ujar Halim, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, tingginya Silpa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, DPRD Jember akan menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pembahasan dan evaluasi mendalam terhadap mitra OPD yang berada di bawah pengawasannya.
“Nanti setiap komisi akan membedah rapor kinerja OPD mitra kerjanya. Kami ingin tahu secara detail, di titik mana anggaran tidak terserap maksimal. Ini penting agar rekomendasi yang kami berikan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Halim mengungkapkan, sejumlah temuan lapangan dari anggota DPRD juga akan menjadi bahan evaluasi. Salah satu faktor yang kerap memicu membengkaknya Silpa adalah keterlambatan eksekusi proyek fisik, khususnya di sektor konstruksi, yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap sesuai rencana.
Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Halim menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi bahan pembenahan serius, terutama karena 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Bupati Jember. Ia menilai momentum ini penting untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.
Ia juga menekankan agar pada penyusunan APBD 2026, pemerintah daerah lebih fokus pada program-program strategis, terutama di sektor ketahanan pangan, serta memastikan eksekusinya dilakukan tepat waktu.
“Program jangan menumpuk di akhir tahun. Jika perencanaan matang sejak awal dan eksekusi berjalan sesuai jadwal, maka dampak Silpa yang besar seperti sekarang bisa ditekan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan