Lumajang, – Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan fiskal yang kian kompleks, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 tidak boleh kehilangan arah ideologis.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa RAPBD bukan semata soal angka dan alokasi, melainkan merupakan instrumen ideologis yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral pemerintahan.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan keuangan berakar pada nilai moral, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Karena pembangunan sejati adalah membangun manusia dan martabatnya,” kata Indah, Sabtu (11/10/25).
Baca juga: Bupati Lumajang Pastikan Job Fair Bukan Formalitas, 20 Perusahaan Siap Rekrut Tenaga Kerja
Lebih dari sekadar dokumen fiskal, RAPBD 2026 dirancang untuk memastikan pemerintah daerah dalam pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, semangat Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam alokasi anggaran.
Baca juga:SR Diperiksa 9 Jam oleh Kejari Jember, Bongkar Dugaan Korupsi Rp 5,6 Miliar di DPRD
“Pembangunan bukan hanya tentang kemajuan fisik, tetapi tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan etika pemerintahan yang berkeadilan,” lanjutnya.
Bupati menekankan bahwa RAPBD 2026 diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kita ingin membangun Lumajang bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga kuat secara nilai. Karena pembangunan tanpa arah moral hanyalah kemajuan tanpa jiwa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan