Insentif Rp50 Juta per RT Dikawal Ketat, Pemkot Malang Antisipasi Temuan BPK - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 10 Feb 2026 14:34 WIB ·

Insentif Rp50 Juta per RT Dikawal Ketat, Pemkot Malang Antisipasi Temuan BPK


 Insentif Rp50 Juta per RT Dikawal Ketat, Pemkot Malang Antisipasi Temuan BPK Perbesar

Malang, – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengawal ketat proses pencairan insentif Rp50 juta per RT dalam program RT Berkelas. Pengawasan dilakukan sejak tahap pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mengantisipasi potensi temuan saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini Pemkot tengah memasuki tahap akhir berupa evaluasi DPA oleh Inspektorat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Inspektorat yang mengevaluasi DPA. Apabila di DPA ada hal-hal yang tidak diperkenankan, akan segera disampaikan untuk evaluasi,” katanya, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, DPA menjadi pedoman utama pelaksanaan program karena di dalamnya telah dijabarkan alokasi anggaran secara rinci. Oleh sebab itu, pengecekan dilakukan secara detail agar tidak ada kesalahan administrasi maupun potensi penyalahgunaan anggaran.

Wahyu mencontohkan, dalam pengadaan barang seperti kursi, tidak hanya anggaran yang diperhatikan, tetapi juga aspek pemanfaatan dan penyimpanan. Jika barang tidak memiliki tempat penyimpanan resmi seperti balai RT dan justru ditempatkan di rumah pribadi, hal tersebut berpotensi menjadi temuan.

“Misalnya membeli kursi tetapi tidak ada tempatnya, akhirnya ditempatkan di rumah pribadi. Ini bisa dianggap barang yang dimanfaatkan oleh pribadi dan bisa menjadi temuan penyalahgunaan,” jelasnya.

Ia menegaskan, hal-hal yang terlihat sepele justru menjadi perhatian serius BPK saat melakukan audit. Bahkan, lokasi penyimpanan barang hasil pengadaan dapat diperiksa secara detail. Karena itu, Pemkot Malang menuntut ketelitian penuh dalam pengecekan DPA.

“Pengecekan ini wajib teliti agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemuda Pancasila Expo 2026 Ramai Pengunjung, UMKM dan Pedagang CFD Ikut Meraup Penjualan

22 November 2026 - 10:39 WIB

Pemkab Lumajang Buka Ruang bagi Penyandang Disabilitas Jadi Mitra Komunikasi Publik

21 November 2026 - 22:57 WIB

Pemuda Pancasila Expo 2026 Dipadati Penonton, Musik Pados Yotro Jadi Magnet Warga Lumajang

21 November 2026 - 21:16 WIB

Hadapi Musim Hujan, BPBD Lumajang Ajak Warga Perkuat Gotong Royong Cegah Banjir

21 November 2026 - 12:43 WIB

Percantik PB Sudirman, Pemkab Lumajang Siapkan Lampu Hias dan Empat Titik WiFi Publik

20 November 2026 - 22:57 WIB

Data 4.151 PPPK Paruh Waktu Direkonsiliasi, Lumajang Matangkan Persiapan Penataan ASN

20 November 2026 - 22:34 WIB

Trending di Daerah