Masuk Daftar Tapi Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Terpaksa Kos Setelah Rumah Ambruk

Surabaya, – Salah satu warga di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, menjadi contoh nyata bagaimana lambatnya pelaksanaan program Dandan Omah (bedah rumah) bisa berdampak serius.

Meski sudah masuk daftar penerima bantuan, rumah warga tersebut tidak kunjung diperbaiki hingga akhirnya ambruk, memaksa keluarga untuk tinggal mengontrak.

Kejadian ini menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, yang menilai program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Pemkot Surabaya perlu dipercepat dan tidak bertele-tele dalam pelaksanaannya.

Baca juga: EDITORIAL | Birokrasi Lemot, Anggaran Mandek, Moral ASN Rapuh: Saatnya Indah Masdar Lakukan Bersih-Bersih di Lumajang

“Petugas sudah turun, rumah sudah diukur dan dicek, tapi perbaikannya tidak kunjung dilakukan. Akhirnya rumah ambruk dan keluarga tersebut harus kos. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Laila saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).

Program Dandan Omah pada tahun 2025 menargetkan perbaikan sebanyak 2.069 rumah tidak layak huni, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya 1.600 rumah.

Namun, menurut Laila, target besar saja tidak cukup jika implementasinya tidak dibarengi kepekaan di lapangan dan kecepatan dalam eksekusi, terutama untuk rumah yang sudah membahayakan penghuninya.

Baca juga:Skema Baru Bantuan Pendidikan Surabaya Dinilai Tak Adil, DPRD Minta Tinjau Ulang

“Yang sudah mengancam keselamatan, harus diprioritaskan. Jangan tunggu berbulan-bulan untuk verifikasi yang sebenarnya bisa dilihat secara kasat mata,” katanya.

Laila menyoroti peran aparat wilayah seperti RT, RW, dan LPMK yang dinilai harus lebih aktif menyampaikan kondisi warga ke dinas terkait. Ia mengingatkan bahwa program Dandan Omah menyangkut hak dasar masyarakat untuk tinggal di tempat yang aman dan layak.

“RT dan RW harus sering turun melihat langsung kondisi rumah warganya. Kalau rumah sudah rapuh dan bocor, laporkan segera. Jangan sampai kecolongan,” ujarnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Laila menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat program ini agar tepat sasaran dan tepat waktu. Ia juga mengingatkan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sistem koordinasi antar perangkat daerah dan mempercepat alur pengerjaan.

“Kami tidak ingin ada warga lagi yang jadi korban karena program ini berjalan lambat. Dandan Omah adalah wujud pelayanan dasar, jangan sampai jadi beban baru bagi penerimanya,” pungkasnya.