Lumajang, – Kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional menggema di halaman Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Kamis, (18/6/2026).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), turun ke jalan membawa berbagai tuntutan yang mereka nilai berkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Massa aksi datang dengan membawa poster tuntutan dan dua boneka jelangkung bergambar Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), revisi Undang-Undang TNI dan Polri, hingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang.
“Enak ya jadi polisi, jadi TNI bisa masuk ke ruang-ruang sipil,” kata salah seorang orator saat menyinggung revisi UU TNI dan UU Polri.
Korda aliansi Bem se-Kabupaten Lumajang, M Lutfi Zainur Rizal mengatakan aliansi Bem mengawal semua aspirasi sampai terdengarkan.
“Bahkan, kami berkomitmen mengawal bersama dampak kebijakan kepada masyarakat. Dan isu nasional maupun lokal tetap akan kita kawal sepenuhnya dan kita aspirasikan bersama,” kata dia.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Lumajang Saiful Hadi mengatakan sedikitnya ada enam aspirasi yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut. Aspirasi itu ditujukan kepada seluruh fraksi di DPRD Lumajang agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Menurut Saiful, mahasiswa ingin seluruh fraksi memiliki sikap yang sama terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat. Karena itu, mereka meminta DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menunjukkan komitmen politik untuk mengawal tuntutan tersebut.
“Kami minta pakta integritas ini ditandatangani oleh tujuh fraksi dan diunggah di media sosial DPRD Lumajang,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta DPRD Lumajang meneruskan seluruh tuntutan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Namun dalam audiensi yang berlangsung setelah aksi, mahasiswa hanya ditemui oleh tiga pimpinan DPRD. Tidak ada perwakilan dari tujuh fraksi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan DPRD memahami berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia, sejumlah kebijakan nasional memang perlu mendapat evaluasi apabila menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Apabila ada isu-isu yang menurut masyarakat itu tidak benar, memang harus diluruskan dan harus dievaluasi dan harus diawasi bersama,” kata Oktafiyani.
Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan mengirimkan rekomendasi kepada DPR RI serta kementerian terkait. Sebab, isu yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.
“Tindak lanjut akan kami kirimkan, karena ini bukan kebijakan kami, ini kebijakan pusat. Kami hanya merekomendasi akan kita kirimkan sesuai tuntutan teman-teman ke DPR RI dan lembaga terkait dan kementerian terkait,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan