Tujuh Kecamatan Dilanda Bencana, Pemkab Lumajang Berlakukan Siaga Darurat hingga Januari 2027

Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah selama dua bulan, mulai 2 November 2026 hingga 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut diambil setelah sejumlah bencana melanda tujuh kecamatan di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Isnugroho, mengatakan penetapan status siaga darurat itu telah dituangkan dalam surat keputusan (SK).

Pemerintah daerah mengambil langkah tersebut untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim penghujan.

“Ini satu langkah dari kami dan sudah ditetapkan SK siaga darurat bencana hidrometeorologi basah terhitung mulai 2 November 2026 sampai 1 Januari,” katanya, Rabu (4/11/2026).

Menurut Isnugroho, sejumlah bencana yang terjadi meliputi banjir lahar Gunung Semeru, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir genangan akibat meluapnya debit air sungai.

Banjir lahar Gunung Semeru menerjang Kecamatan Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, hingga Tempursari. Sementara tanah longsor terjadi di Kecamatan Senduro, Pronojiwo, dan Tempursari.

Pohon tumbang juga melanda kawasan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Adapun banjir genangan akibat luapan sungai terjadi di Kecamatan Rowokangkung hingga Jatiroto.

“Jadi, tersebar hampir di semua wilayah. Langkah kami masih melakukan asesmen untuk mendata mana saja yang rusak, dan apa saja yang dibutuhkan warga,” jelasnya.

Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Tempursari menjadi kawasan dengan dampak paling parah. Tanggul penahan aliran Sungai Glidik yang dilalui banjir lahar Semeru di kawasan tersebut jebol.

Akibatnya, tiga rumah di Dusun Tamansari, Desa Purorejo, ambruk diterjang banjir lahar. Selain itu, terdapat 10 rumah lain yang berpotensi mengalami kerusakan serupa.

“Kejadiannya sungguh di luar dugaan, khususnya Tempursari perbatasan Lumajang-Malang di aliran Kali Glidik. Itu paling parah,” kata Isnugroho.

Sebelumnya, Pemkab Lumajang telah menyiapkan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 10 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027.