Lumajang, – Dua destinasi wisata andalan Kabupaten Lumajang, yakni Water Park KWT di Wonorejo dan Pemandian Alam Selokambang, kini menuai sorotan tajam dari DPRD.
Dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi NasDem-PKS menyebut bahwa kedua tempat wisata tersebut justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alih-alih memberikan kontribusi.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem-PKS, Arif Wijayanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap pengelolaan dua objek wisata yang dulunya sempat menjadi ikon wisata lokal. Ia menyoroti khususnya Water Park KWT, yang pada awal 2000-an pernah menjadi primadona bagi wisatawan lokal dan keluarga.
“Water Park KWT pernah berjaya di tahun 2005-an, tapi sekarang ditinggalkan pengunjung. Ini jelas karena kurangnya inovasi dan harga tiket yang kurang bersaing,” ujar Arif saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, Kamis (26/6/25).
Menurutnya, kurangnya pembaruan wahana, minimnya promosi, serta harga tiket yang tidak kompetitif membuat destinasi ini kian terpinggirkan. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wisata Selokambang, yang selama ini dianggap sebagai aset pariwisata daerah.
Tak hanya aspek manajemen, Fraksi NasDem-PKS juga menyoroti persoalan keuangan yang membelit kedua destinasi tersebut. Mereka meminta kejelasan soal keseimbangan antara biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh.
“Jika biaya operasional dan perawatan lebih besar daripada pendapatan, maka sangat tidak efisien dan membebani APBD. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga, BUMD, atau bahkan dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tambahnya.
Fraksi ini pun mengusulkan agar Pemkab membuka opsi pengelolaan melalui badan usaha yang lebih fleksibel dan profesional, seperti BUMDes atau koperasi lokal, agar bisa lebih adaptif dalam bersaing dengan destinasi wisata lainnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong strategi branding wisata secara menyeluruh.
Ia menyatakan bahwa acara-acara formal pemerintah akan dilaksanakan secara bergantian di berbagai destinasi wisata, baik milik pemerintah, swasta, maupun komunitas.
Namun kenyataan di lapangan tampak berbeda. Dalam kunjungannya ke Selokambang baru-baru ini, Bupati Indah mengakui langsung bahwa kolam pemandian dalam kondisi kotor dan belum terawat.
Hal ini menjadi ironi tersendiri, mengingat lokasi tersebut dipilih untuk menggelar acara resmi penyerahan SK PPPK Tahap 1 Formasi 2024.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan DPRD agar pemerintah tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga serius dalam membenahi fisik dan sistem pengelolaan destinasi wisata.
Tinggalkan Balasan