Jember, – Rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki 16 jembatan yang rusak akibat bencana banjir di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinilai DPRD belum mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, menegaskan bahwa kerusakan jembatan di wilayah ini terjadi di lebih dari 16 titik.
“Kami menginginkan tidak hanya di 16 jembatan besar saja yang dibangun. Banyak jembatan penghubung antar desa dan antar kampung masih belum tersentuh akibat keterbatasan anggaran,” katanya, Selasa (24/2/2026).
Menurut David, sebagian besar rencana perbaikan Kementerian PU menyasar jembatan besar yang strategis, sementara jembatan kecil yang menghubungkan desa-desa terpencil justru masih banyak yang terbuat dari bambu dan belum layak dilewati warga.
Kondisi ini, kata dia, membuat masyarakat harus mengambil risiko ketika melintas di tengah potensi bencana yang tetap tinggi.
Selain persoalan jembatan, David mengingatkan bahwa Jember memiliki sedikitnya 12 potensi bencana alam, tidak hanya banjir. “Kami membutuhkan penanganan infrastruktur secara komprehensif, termasuk pembangunan dinding penahan untuk aliran sungai, baik berupa bronjong maupun bangunan fisik permanen,” jelas Ketua Fraksi Partai NasDem itu.
David menambahkan keterbatasan anggaran sejak pemangkasan dana dari pusat membuat Pemerintah Kabupaten Jember sulit melakukan pembangunan infrastruktur memadai secara mandiri.
Meski memberikan kritik, DPRD Jember tetap mengapresiasi upaya Kementerian PU dan Bupati Jember. “Apresiasi kepada Pak Menteri, dan Gus Bupati yang sudah berjuang di Jakarta. Kami mendukung langkah perbaikan sarana fisik pascabanjir, namun harapan kami alokasi tambahan dapat segera diberikan agar seluruh wilayah terdampak bisa dilayani,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan