LUMAJANG – Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, mendorong langkah nyata untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, dukungan data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar upaya pengendalian emisi berjalan terukur dan berkelanjutan.
Bunda Indah menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (TKNEK) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 14 Oktober 2026.
Bunda Indah Tekankan Pentingnya Perencanaan Penurunan Emisi
Bunda Indah menilai pemerintah daerah perlu memahami sumber emisi di setiap sektor sebelum menentukan langkah penurunan emisi. Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun program mitigasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Pemkab Lumajang juga perlu menetapkan data dasar atau baseline emisi, mengenali pemilik data, serta mengintegrasikan program mitigasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dengan langkah tersebut, setiap perangkat daerah dapat menjalankan peran secara lebih terarah dan mendukung target lingkungan yang terukur.
Data Akurat dan Pengukuran Jadi Kunci Tata Kelola Karbon
Tata kelola Nilai Ekonomi Karbon membutuhkan data yang jelas dan sistem pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk menilai pelaksanaan aksi mitigasi.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan program, mengevaluasi hasil, dan menentukan langkah perbaikan. Pemahaman terhadap berbagai skema Nilai Ekonomi Karbon juga penting agar pemerintah mampu mengidentifikasi peluang pendanaan dan investasi yang mendukung upaya pengurangan emisi.
Selain itu, pemerintah perlu mengatur pembagian hak, manfaat, dan risiko secara jelas. Perencanaan juga harus memperhitungkan kebutuhan operasional serta pemeliharaan aset agar program mitigasi dapat berjalan dalam jangka panjang.
Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Upaya Berkelanjutan
Upaya menurunkan emisi membutuhkan kerja sama berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Setiap pihak perlu menyelaraskan program, berbagi data, serta menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
Koordinasi yang kuat akan membantu pemerintah daerah menghubungkan kebijakan lingkungan dengan agenda pembangunan. Dengan demikian, Pemkab Lumajang dapat menyusun langkah yang lebih sistematis untuk mendukung pengendalian perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Melalui penguatan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, Bunda Indah mendorong agar perencanaan lingkungan tidak berhenti pada dokumen kebijakan. Pemerintah perlu menerjemahkannya menjadi program nyata, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan Kabupaten Lumajang.
Tinggalkan Balasan