Jember, – Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember saat ini menanggung utang sebesar Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah. Utang tersebut muncul akibat program J-Keren, yang dijalankan sejak 2022 hingga 2024 pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Memang Pemkab Jember masih punya hutang di tiga rumah sakit sebesar Rp214 miliar. Utang ini dari pemerintah sebelumnya,” ujar Fawait, Senin (27/10/2025).
Meski bukan hasil kebijakan yang dibuat di masa pemerintahannya, Fawait menegaskan bahwa dirinya tidak akan lepas tangan. Sebagai pemimpin saat ini, ia menganggap penyelesaian utang tersebut adalah tanggung jawab moral dan administratif pemerintahannya.
Baca juga:Lapas Jember Pastikan Tidak Ada Ruang bagi Penyalahgunaan Handphone di Dalam Lapas
“Karena sekarang kami yang menjadi Bupati, maka tanggung jawab membayar utang ada pada kami,” tegas pria yang akrab disapa Gus Fawait itu.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Fawait telah mengumpulkan para direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember. Pertemuan tersebut membahas berbagai opsi penyelesaian agar pembayaran utang tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kapan hari kami sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit dan Dinkes untuk mencari solusi-solusi. Mudah-mudahan tahun depan bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Baca juga:Agus Triyono Ingatkan ASN Lumajang: Utamakan Kepentingan Publik
Namun, Fawait mengakui bahwa pembayaran utang belum dapat dimasukkan dalam APBD 2025, karena pihak rumah sakit belum menyusun Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang menjadi dasar penganggaran.
“Kami belum bisa menganggarkan pembayaran utang karena masih belum ada perencanaan RPA-nya di rumah sakit,” jelasnya.
Fawait juga mengingatkan seluruh jajarannya agar lebih hati-hati dalam merancang program daerah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus disusun secara realistis dan terukur agar tidak meninggalkan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya.
“Kami sudah sampaikan ke rumah sakit dan Dinkes agar kalau membuat program jangan sampai meninggalkan utang. Kalau pun harus utang, jangan sampai menyusahkan pemerintah berikutnya,” tegasnya.
Meski begitu, Fawait menegaskan dirinya tidak akan mencari kambing hitam atas persoalan ini. Ia lebih memilih fokus memperbaiki tata kelola anggaran dan memastikan kebijakan ke depan berjalan dengan lebih akuntabel.
“Pemerintah tidak boleh asal membuat program populis tanpa perhitungan. Semua harus berkelanjutan dan realistis, karena pada akhirnya yang menanggung adalah rakyat juga,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan