Bupati Lumajang Tekankan Perlindungan Hak Pekerja - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
ASN Lumajang Tak Boleh Live Saat Jam Kerja: Aturan Baru Demi Wibawa Pelayanan Publik Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan

Daerah · 2 Mei 2025 10:27 WIB ·

Bupati Lumajang Tekankan Perlindungan Hak Pekerja


 Bupati Lumajang Tekankan Perlindungan Hak Pekerja Perbesar

Lumajang – Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan pentingnya memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Kabupaten Lumajang. Ia menyampaikan komitmen tersebut dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (1/5/2025).

Bunda Indah menyatakan bahwa semua pekerja berhak atas perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ia menyoroti masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya.

Bupati mengimbau seluruh pengusaha agar segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Menurutnya, pekerja yang merasa aman secara hukum dan kesehatan akan bekerja lebih produktif dan loyal terhadap perusahaannya.

“Kami tidak ingin ada pekerja di Lumajang yang tidak terlindungi. Pengusaha harus menunjukkan tanggung jawabnya,” ujar Bunda Indah.

Bunda Indah menilai bahwa perlindungan sosial berdampak langsung terhadap kinerja. Pekerja yang terlindungi cenderung lebih fokus dalam bekerja, dan hal ini akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Pemkab Lumajang juga akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang belum menjalankan kewajiban jaminan sosial. Pemerintah ingin memastikan semua pekerja menerima haknya secara layak.

Baca Juga : Lumajang Kirim Putra Putri Terbaiknya ke Tingkat Nasional, Bupati Tekankan Mental Juara

Bupati mengajak organisasi buruh dan serikat pekerja untuk aktif mengawal pelaksanaan program jaminan sosial di lapangan. Pemerintah daerah membuka ruang dialog dan kerja sama untuk mendorong kesadaran bersama.

Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani, menyoroti kondisi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ia meminta agar para PRT mendaftar melalui lembaga resmi atau CV yang terpercaya agar memperoleh hak atas BPJS dan perlindungan hukum.

“Banyak PRT belum terdata dan bekerja tanpa jalur resmi. Mereka rentan terhadap kekerasan atau kecelakaan kerja. Kami ingin mereka dilindungi secara hukum,” tegasnya.

Oktaviani juga mengajak PRT untuk tidak takut melapor jika menghadapi kekerasan dalam pekerjaan. Pemerintah daerah siap memberikan perlindungan dan pendampingan hukum.

Pemkab Lumajang kini membuka layanan pengaduan untuk pekerja yang mengalami pelanggaran hak. Warga bisa menyampaikan laporan secara langsung, dan pemerintah akan menindaklanjutinya.

Bunda Indah berharap dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sistem perlindungan sosial pekerja Lumajang dapat berjalan maksimal dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan sejahtera.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Siswi MTsN Jadi Korban Peluru Nyasar

4 Februari 2026 - 21:35 WIB

Jenazah Korban Banjir Bandang Ditemukan Nelayan di Muara Sungai

4 Februari 2026 - 16:33 WIB

Puluhan Warga Antre Adopsi Bayi yang Dibuang di Lumajang

4 Februari 2026 - 15:50 WIB

Bidan Ceritakan Detik-Detik Kelahiran Bayi yang Dibuang di Lumajang

4 Februari 2026 - 15:40 WIB

Ekonomi Diduga Jadi Alasan Bayi Dibuang di Lumajang

4 Februari 2026 - 15:31 WIB

Bayi Laki-laki Diperkirakan Berusia Dua Hari Ditemukan di Warung Gorengan Senduro

4 Februari 2026 - 10:30 WIB

Trending di Daerah