Jember, – Keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Jember diduga bukan semata-mata disebabkan kendala teknis. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember, Nurhasan, mengungkap adanya dugaan pengkondisian proyek APBD yang dinilai terlalu vulgar dan berdampak langsung pada molornya pengerjaan proyek.
Dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD Jember, Senin (29/12/2025), Nurhasan menyoroti pola pengerjaan proyek yang cenderung lamban di awal tahun anggaran, namun mendadak dikebut menjelang akhir tahun.
Menurutnya, hingga awal November banyak proyek masih berjalan santai, sebelum akhirnya dikerjakan secara tergesa-gesa pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran.
“Awal November masih nyantai-nyantai semua. Pertengahan sudah gruduk-gruduk kelabakan. Ini kan tidak baik,” kata Nurhasan.
Ia menduga keterlambatan tersebut berkaitan dengan belum rampungnya pengkondisian proyek di antara rekanan. Nurhasan juga mengaku menerima banyak laporan terkait masuknya kontraktor dadakan yang tidak memiliki modal memadai, namun tetap bisa mengerjakan proyek infrastruktur yang dibiayai APBD Jember.
Lebih jauh, Nurhasan mengungkap dugaan adanya sosok yang ia sebut sebagai Mister X yang berperan mengondisikan rekanan, termasuk mengarahkan pembelian material proyek kepada pihak-pihak tertentu.
Praktik tersebut dinilai merugikan pengusaha lain yang sebenarnya memiliki usaha, spesifikasi, dan kapasitas yang sesuai.
“Harus beli di sini, di sini. Ini pengkondisian. Kasihan pengusaha yang lain,” katanya.
Menurut Nurhasan, pengkondisian proyek ini telah menjadi rahasia umum dan menyebabkan manfaat APBD tidak dirasakan secara luas. Ia menyebut proyek-proyek infrastruktur justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak, sementara pelaku usaha lokal yang memenuhi kualifikasi tersisih.
Kekhawatiran soal kualitas proyek juga mencuat. Nurhasan mengaku berniat memeriksa kualitas material proyek melalui uji laboratorium, bahkan tak segan meminta pembongkaran jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi. Namun, ia mengaku berada dalam posisi dilematis karena merupakan bagian dari partai pendukung bupati.
Pernyataan Nurhasan diperkuat oleh Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto. Ia menyebut adanya dugaan penggunaan material oplosan di sejumlah proyek infrastruktur. “Ngomong soal paving, itu oplosan. Saya punya buktinya,” ujarnya, seraya meminta Inspektorat bersama dinas terkait turun melakukan pemeriksaan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, enggan menanggapi secara langsung dugaan pengkondisian proyek tersebut. Ia memilih menekankan perbaikan pelaksanaan pembangunan ke depan dan meminta agar proyek infrastruktur tahun berikutnya dapat diselesaikan pada triwulan pertama dan kedua.
Helmi juga menyampaikan akan dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penyerapan anggaran, yang nantinya menjadi bahan evaluasi pimpinan daerah.
Helmi berharap ada evaluasi bulanan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. “Sekarang pun dievaluasi serapannya, dan itu menjadi catatan bupati, mengevaluasi mana OPD yang bekerja maksimal dan melaksanakan kegiatan secara maksimal dan benar sesuai dengan aturan yang ada. ya. Nanti itu menjadi evaluasi akhir tahun dan evaluasi pejabat jabatan tinggi pratama,” katanya.
Tinggalkan Balasan