Lumajang, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang menyita sejumlah dokumen penting dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang, Jumat (1/8/25).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam alih fungsi Sungai Asem, yang diduga turut menyebabkan banjir besar pada April 2024 lalu.
Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB tersebut berhasil mengamankan beberapa dokumen, termasuk tiga bendel dokumen wilayah di dua kecamatan serta tiga berkas permohonan sertifikat tanah.
Dokumen-dokumen ini diduga terkait dengan penerbitan sertifikat di atas lahan yang semestinya masuk dalam kawasan sempadan sungai.
Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Kosasih, mengatakan bahwa penyitaan dokumen dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam proses alih fungsi lahan sungai yang kini menjadi kawasan pembangunan.
Baca juga: Bupati Lumajang Beri Semangat PSIL U-17 Jelang Laga 8 Besar Piala Soeratin
“Kami mendalami apakah ada penyalahgunaan wewenang atau indikasi korupsi dalam penerbitan sertifikat atas lahan yang seharusnya menjadi bagian dari sempadan Sungai Asem,” ujar Kosasih kepada wartawan.
Sungai Asem diketahui mengalami perubahan fungsi yang signifikan sebelum banjir besar melanda wilayah bantaran sungai pada 9 April 2024. Puluhan rumah warga terendam banjir, beberapa di antaranya berdiri di atas lahan bersertifikat yang kini dipersoalkan legalitasnya.
Baca juga: BPBD Lumajang Imbau Penambang Waspada Banjir Lahar Semeru
Kosasih menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 22 saksi, termasuk sejumlah ahli dari bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan. Pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti masih akan terus dilakukan untuk memperkuat dugaan unsur pidana.
“Kami berkomitmen menuntaskan penyidikan ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan unsur kerugian negara atau pelanggaran hukum lainnya, penetapan tersangka akan segera dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Kejari Lumajang juga mengimbau masyarakat untuk tetap mendukung proses penyidikan serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi.
“Kami harap masyarakat bersabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan,” pungkas Kosasih.
Tinggalkan Balasan