Pemerintah Kabupaten Lumajang semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang transparan dalam pengelolaan anggaran. Informasi mengenai kondisi fiskal daerah kini disampaikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, langkah ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi fiskal bagi masyarakat agar lebih memahami arah pembangunan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administrasi. Namun, hal itu merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Dengan menyampaikan kondisi anggaran dan prioritas belanja secara jelas, masyarakat bisa memahami bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan untuk pembangunan dan layanan publik,” ujarnya dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (13/10/2025).
Edukasi Fiskal untuk Masyarakat
Lebih lanjut, transparansi ini juga menjadi media edukasi fiskal. Melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka, masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan adalah kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan rakyat. Dengan demikian, warga memiliki kesempatan untuk ikut menilai kinerja pemerintah serta memberikan masukan yang bersifat konstruktif.
Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa praktik komunikasi ini sejalan dengan prinsip jurnalisme pencerahan.
“Transparansi dan edukasi fiskal memberi rakyat alat untuk ikut mengawasi dan memahami proses pembangunan,” katanya.
Pemanfaatan Media Informasi Publik
Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan berbagai saluran publikasi. Informasi anggaran dan program pembangunan disebarkan melalui situs resmi, media sosial, serta forum konsultasi publik. Dengan cara ini, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keterbukaan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas internal aparatur. Setiap kegiatan dan program yang dijalankan kini tercermin secara jelas dalam laporan publik yang dapat dipantau oleh masyarakat.
Bangun Partisipasi dan Kepercayaan
Menurut pengamat kebijakan publik, strategi Lumajang menjadi contoh praktik komunikasi pemerintahan yang efektif. Dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, masyarakat dapat melihat hubungan langsung antara kebijakan fiskal dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Bunda Indah menekankan, “Pembangunan bukan pekerjaan sepihak pemerintah atau DPRD, tetapi tanggung jawab bersama. Transparansi dan edukasi fiskal menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.”
Menuju Ketahanan Fiskal Berkelanjutan
Dengan praktik ini, Lumajang menunjukkan bahwa ketahanan fiskal dan keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari angka anggaran semata. Lebih dari itu, ukuran keberhasilan pembangunan juga terletak pada tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Oleh karena itu, transparansi menjadi pondasi utama bagi Lumajang dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Tinggalkan Balasan