Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/6/2025).
Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika ini menjadi forum strategis. Para peserta mendalami berbagai langkah pencegahan penyimpangan tata kelola dan memperkuat integritas kelembagaan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menyampaikan bahwa kunjungan ini mencerminkan komitmen nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab.
“Kami datang untuk memperkuat koordinasi dan membangun sistem yang sehat dan transparan. Ini adalah kerja bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat Lumajang,” ujar Bunda Indah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, unsur pimpinan DPRD, dan kepala perangkat daerah turut serta dalam audiensi ini. Mereka aktif dalam diskusi dan menyampaikan pandangan atas proses perencanaan hingga penganggaran daerah.
Lebih lanjut, Bunda Indah menjelaskan bahwa sejak awal, KPK telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Lumajang. Dukungan tersebut banyak membantu dalam memperbaiki kualitas administrasi dan pelayanan publik.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak pelajaran dari KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik,” katanya.
Dengan suasana audiensi yang terbuka dan konstruktif, seluruh pihak sepakat untuk menjaga sinergi. Terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah yang berintegritas.
Dengan demikian, langkah proaktif ini diharapkan menjadi contoh semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya menjadi wilayah yang adaptif terhadap prinsip tata kelola modern, partisipatif, dan beretika.
Tinggalkan Balasan