Jember, – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, menuding adanya aroma politisasi birokrasi dalam pengelolaan data penerima bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Tudingan itu muncul setelah permintaan DPRD atas data penerima bantuan secara rinci ditolak oleh Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Teguran tersebut disampaikan Widarto secara terbuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Jember, Senin (29/12/2025).
Widarto menegaskan permintaan data tersebut bukan dilandasi kepentingan politik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia meminta agar birokrasi tetap profesional dan tidak mencampuradukkan urusan pemerintahan dengan kepentingan politik.
“Mohon maaf kalau saya mengingatkan di rapat, ini bukan urusan person to person, bukan urusan suka atau tidak suka. Pak Sekda tolong jangan berpolitik, yang berpolitik biar kami saja. Kalau kami minta data, ya tolong diberikan,” ujar Widarto.
Menurut Widarto, DPRD hanya menerima data penerima DBHCHT secara global per kecamatan, padahal yang dibutuhkan adalah data by name by address agar dapat dilakukan evaluasi ketepatan sasaran bantuan.
“Masa kami minta data permohonan DBHCHT, yang dikasih hanya global per kecamatan. Kami minta data by name by address. Tentu tidak akan kami gunakan secara ugal-ugalan. Justru data itu penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberi masukan perbaikan,” katanya.
Widarto menyadari posisi politik partainya, PDI Perjuangan, yang bukan bagian dari koalisi pengusung Bupati Jember Muhammad Fawait saat Pilkada. Namun ia menegaskan bahwa sikap kritis DPRD tetap merupakan bagian dari unsur pemerintahan daerah.
“Kami sadar posisi politik kami. Tapi sekali lagi, kami membantu karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan