Jember, – Program percepatan swasembada gula melalui sistem ratoon tebu di Kabupaten Jember menuai keluhan dari petani. Alih-alih memberi kemudahan, program tersebut justru dinilai tidak terintegrasi dan membuat petani harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit.
Keluhan itu disampaikan Nurdin, petani tebu asal Kecamatan Bangsalsari, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Jember, Rabu (28/1/2026). Ia mengungkapkan, petani kerap dipingpong antarlembaga tanpa kejelasan alur dan sistem pelaksanaan program.
“Realisasinya banyak yang tidak sesuai. Kami disuruh ke koperasi, lalu ke instansi lain, tapi tidak ada sistem yang terintegrasi. Petani jadi bingung harus ke mana,” ujar Nurdin.
Selain persoalan birokrasi, Nurdin juga menyoroti ketidaksesuaian antara data dan realisasi bantuan. Ia menyebut, alokasi bibit tebu yang dijanjikan sebesar 7 ton per hektare, faktanya hanya terealisasi sekitar 4 hingga 4,5 ton.
Sementara petani yang mendaftar untuk lahan maksimal 5 hektare, justru hanya menerima realisasi 0,3 hingga 0,5 hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarpihak dalam pelaksanaan program swasembada gula. Padahal, jumlah petani tebu di Jember terus bertambah dan membutuhkan dukungan yang tepat sasaran.
“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program swasembada gula justru mengorbankan petani sebagai pelaku utama,” tegasnya.
Keluhan petani itu mendapat respons dari Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto. Ia mengaku kecewa karena Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura (DTPPH) Jember tidak hadir dalam RDP untuk memberikan penjelasan.
“Kami sangat kecewa dinas terkait tidak hadir. Padahal, kami butuh penjelasan detail terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran program ratoon tebu ini,” kata Candra.
Candra menilai, carut-marutnya pelaksanaan program tidak lepas dari minimnya sosialisasi dan pendampingan di lapangan. Ia mengonfirmasi adanya selisih signifikan antara bantuan yang dijanjikan dengan yang diterima petani.
“Program ini sebenarnya baik untuk menekan biaya produksi. Tapi karena sosialisasi dan eksekusinya tidak maksimal, petani justru dirugikan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan