Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
ASN Lumajang Tak Boleh Live Saat Jam Kerja: Aturan Baru Demi Wibawa Pelayanan Publik Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan

Nasional · 1 Mar 2026 15:23 WIB ·

Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden


 Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden Perbesar

Jember, – Dugaan potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Jember, memantik perhatian publik.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember secara terbuka meminta evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Sorotan itu bermula dari beredarnya unggahan di media sosial yang memperlihatkan menu MBG selama Ramadan hanya berupa makanan kering seperti roti, buah, telur, dan kacang.

Ketua DPC PDIP Jember, Widarto, menaksir harga satu porsi menu tersebut tidak sampai Rp8.000 hingga Rp10.000. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk setiap siswa dinilai lebih tinggi.

“Kalau dilihat dari kuantitas dan jenisnya, masyarakat bisa menilai sendiri. Jangan sampai ada pengurangan yang merugikan penerima manfaat,” kata Widarto, Minggu (1/3/2026).

Ia mendesak Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Jember segera turun tangan melakukan pengecekan dan memberikan peringatan kepada SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran berulang, ia menyebut rekomendasi penutupan dapur sehat bisa menjadi opsi.

Pasalnya, kata dia, isu ini menjadi sensitif karena MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia.

Widarto menegaskan, kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah pusat, melainkan menjaga agar program strategis tersebut tidak tercoreng oleh pelaksanaan di tingkat daerah.

“Kalau program ini semrawut, tentu yang dirugikan bukan hanya daerah, tapi juga pemerintah pusat,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Semeru 2021 ke 2025, Rumah Kosong BSD Akan Dialihkan untuk Korban Baru

1 Maret 2026 - 10:53 WIB

Tak Ada Jembatan, Tak Ada Rumah Baru, Sikap Tegas Pemkab Lumajang untuk Sumberlangsep

1 Maret 2026 - 10:24 WIB

Langkah Strategis VDRR S4, Koordinasi BBWS dan Desa Sumberwuluh untuk Perlindungan Warga

27 Februari 2026 - 14:57 WIB

Boleh Bertani, Wajib Pulang ke Huntap, Skema Relokasi Fleksibel ala Pemkab Lumajang

27 Februari 2026 - 11:06 WIB

Tolak Relokasi? Warga Diminta Tanda Tangan Surat Pernyataan

27 Februari 2026 - 11:00 WIB

PT KAI Daop 9 Jember Tawarkan Diskon 30 Persen Hingga 29 Maret 2026

26 Februari 2026 - 11:33 WIB

Trending di Nasional