Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
98 PNS Lumajang Terima SK dan Diambil Sumpah, Bupati Tekankan Integritas Pantai Lumajang Padat Saat Kupatan, Perputaran Ekonomi Meningkat Bupati Lumajang: Kebersihan Pantai Jadi Kunci Wisata Berkelanjutan Cegah Sejak Dini, Bupati Lumajang Ajak Warga Rutin Periksa Kesehatan Jantung Tak Hanya Jaga di Darat, SAR Lumajang Turun ke Laut Amankan Wisata Lebaran

Nasional · 1 Mar 2026 15:23 WIB ·

Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden


 Dugaan Pengurangan Porsi MBG, PDIP Ingatkan: Jangan Rugikan Presiden Perbesar

Jember, – Dugaan potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Jember, memantik perhatian publik.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember secara terbuka meminta evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Sorotan itu bermula dari beredarnya unggahan di media sosial yang memperlihatkan menu MBG selama Ramadan hanya berupa makanan kering seperti roti, buah, telur, dan kacang.

Ketua DPC PDIP Jember, Widarto, menaksir harga satu porsi menu tersebut tidak sampai Rp8.000 hingga Rp10.000. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk setiap siswa dinilai lebih tinggi.

“Kalau dilihat dari kuantitas dan jenisnya, masyarakat bisa menilai sendiri. Jangan sampai ada pengurangan yang merugikan penerima manfaat,” kata Widarto, Minggu (1/3/2026).

Ia mendesak Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Jember segera turun tangan melakukan pengecekan dan memberikan peringatan kepada SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran berulang, ia menyebut rekomendasi penutupan dapur sehat bisa menjadi opsi.

Pasalnya, kata dia, isu ini menjadi sensitif karena MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia.

Widarto menegaskan, kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah pusat, melainkan menjaga agar program strategis tersebut tidak tercoreng oleh pelaksanaan di tingkat daerah.

“Kalau program ini semrawut, tentu yang dirugikan bukan hanya daerah, tapi juga pemerintah pusat,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Erupsi Semeru Disertai Awan Panas 4,5 Kilometer dan Kolom Abu 1.000 Meter

19 Juni 2026 - 11:13 WIB

Aliansi Mahasiswa menggugat, Enam Tuntutan Dibawa ke DPRD Lumajang

18 Juni 2026 - 15:12 WIB

Kenaikan Harga Pertamax Jadi Perhatian Warga Lumajang, Antrean Pertalite Mengular

11 Juni 2026 - 08:47 WIB

Pelemahan Rupiah Mulai Tekan Harga Kebutuhan Pokok di Lumajang

9 Juni 2026 - 15:22 WIB

Dampak Pelemahan Rupiah, Harga Ban Motor di Lumajang Kini Tembus Rp 325 Ribu

7 Juni 2026 - 10:38 WIB

Dari Surabaya ke Pegangsaan Timur: Jejak Panjang Bung Karno Menuju Proklamasi Kemerdekaan

6 Juni 2026 - 16:25 WIB

Trending di Nasional