Fraksi PDI Perjuangan Perkuat Kapasitas Anggota DPRD untuk Kawal Kepentingan Rakyat

Bali, – Fraksi PDI Perjuangan terus memperkuat kapasitas anggota DPRD sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD di Jawa Timur turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut bersama anggota fraksi dari seluruh Indonesia.

Bimtek tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas legislator, tetapi juga ruang konsolidasi politik untuk menyamakan arah perjuangan partai di tingkat daerah.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan penguatan kapasitas anggota DPRD menjadi kebutuhan penting di tengah masih adanya kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan.

Menurut dia, wakil rakyat tidak cukup hanya terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program yang telah disusun benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami melihat masih ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, kapasitas anggota DPRD perlu terus diperkuat agar fungsi pengawasan berjalan optimal,” kata Deni, Jumat (5/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, DPP PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya peran anggota legislatif dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bijak, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain penguatan fungsi pengawasan anggaran, etika politik menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian khusus.

Para anggota legislatif diingatkan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan integritas dan berlandaskan kepentingan masyarakat luas.

Berbagai isu strategis turut dibahas dalam Bimtek tersebut. Mulai dari perlindungan lingkungan dan ekologi, penguatan ketahanan pangan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai menjadi salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan.

Deni menegaskan, penguatan kapasitas anggota DPRD merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan daerah tidak berhenti pada tataran dokumen dan perencanaan semata, melainkan benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, DPRD memiliki peran penting sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, kemampuan memahami persoalan daerah, mengawasi penggunaan anggaran, serta memastikan program berjalan efektif menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.