Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
ASN Lumajang Tak Boleh Live Saat Jam Kerja: Aturan Baru Demi Wibawa Pelayanan Publik Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan

Pariwisata · 23 Jun 2025 08:28 WIB ·

Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu


 Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu Perbesar

Lumajang, – Pembangunan jalan akses baru yang menghubungkan Tumpak Sewu II ke Tumpak Sewu I ternyata membawa dampak serius dan negatif bagi para pengemudi ojek tradisional di Lumajang.

Yono, warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan rasa frustrasinya karena kehilangan sumber penghasilan utama dari jasa ojek.

“Dulu, wisatawan yang parkir selalu menggunakan ojek untuk turun dan kembali ke lokasi parkir, sehingga para ojek mendapatkan penghasilan yang cukup,” kata dia, Senin (23/6/25).

Fenomena ini sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian DPRD Lumajang. Anggota Komisi B DPRD, Junaidi, menegaskan keberadaan jalan akses baru memang mengubah pola penggunaan jasa ojek secara signifikan.

“Sekarang setelah parkir, wisatawan langsung turun lewat jalur baru tanpa menggunakan ojek,” katanya.

Lebih parah, Junaidi menyinggung adanya indikasi sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengarahkan wisatawan melalui jalur yang lebih jauh demi merugikan ojek tradisional.

“Kadang-kadang ada sedikit sabotase, misalnya wisatawan dilewatkan jalur Malang yang lebih jauh, sehingga merugikan ojek tradisional,” tambahnya.

Fenomena ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengelolaan pariwisata yang inklusif.

“Makanya pendampingan Dinas Pariwisata harus dikuatkan,” katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, perlunya intervensi pemerintah yang lebih serius, terutama dari Dinas Pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pendampingan dan penguatan BUMDes harus dilakukan agar pengelolaan jasa ojek bisa lebih sehat, terorganisir, dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi konflik dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Wisata Sungai Glidik Tak Bisa Sembarangan, Izin Gubernur Jadi Kunci

13 Februari 2026 - 10:55 WIB

Kayutangan Heritage Bikin Wisatawan Betah, Okupansi Hotel Malang Stabil di 70 Persen

2 Februari 2026 - 09:10 WIB

DPRD Lumajang Ungkap Kesepakatan Lama Pengelolaan Tumpak Sewu dan Coban Sewu

1 Februari 2026 - 10:07 WIB

Tarik Tiket di Dasar Sungai Bisa Berujung Pidana, Ini Peringatan Pemkab Lumajang

29 Januari 2026 - 16:17 WIB

Langgar Perda Pengelolaan Sungai, Aktivitas Wisata Coban Sewu Terancam Sanksi

29 Januari 2026 - 10:03 WIB

Abaikan Peringatan, Pengelola Coban Sewu Terancam Kehilangan Izin

29 Januari 2026 - 09:57 WIB

Trending di Pariwisata