Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang: Keamanan dan Karakter Bangsa Dibangun Bersama, Dimulai dari Akar Pariwisata Ramah Lingkungan dan Perlindungan Lahan Jadi Fokus Legislasi Baru Lumajang Tari Topeng Kaliwungu Tampil Kolosal, 500 Pelajar Lumajang Guncang Panggung Budaya Nusantara Tumpak Sewu Disiapkan Jadi Destinasi Global, SDM Lokal Jadi Pilar Utama Wamen Ni Luh Puspa: Tumpak Sewu Tak Hanya Indah, Tapi Menghidupi Masyarakat

Pariwisata · 23 Jun 2025 08:28 WIB ·

Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu


 Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu Perbesar

Lumajang, – Pembangunan jalan akses baru yang menghubungkan Tumpak Sewu II ke Tumpak Sewu I ternyata membawa dampak serius dan negatif bagi para pengemudi ojek tradisional di Lumajang.

Yono, warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan rasa frustrasinya karena kehilangan sumber penghasilan utama dari jasa ojek.

“Dulu, wisatawan yang parkir selalu menggunakan ojek untuk turun dan kembali ke lokasi parkir, sehingga para ojek mendapatkan penghasilan yang cukup,” kata dia, Senin (23/6/25).

Fenomena ini sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian DPRD Lumajang. Anggota Komisi B DPRD, Junaidi, menegaskan keberadaan jalan akses baru memang mengubah pola penggunaan jasa ojek secara signifikan.

“Sekarang setelah parkir, wisatawan langsung turun lewat jalur baru tanpa menggunakan ojek,” katanya.

Lebih parah, Junaidi menyinggung adanya indikasi sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengarahkan wisatawan melalui jalur yang lebih jauh demi merugikan ojek tradisional.

“Kadang-kadang ada sedikit sabotase, misalnya wisatawan dilewatkan jalur Malang yang lebih jauh, sehingga merugikan ojek tradisional,” tambahnya.

Fenomena ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengelolaan pariwisata yang inklusif.

“Makanya pendampingan Dinas Pariwisata harus dikuatkan,” katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, perlunya intervensi pemerintah yang lebih serius, terutama dari Dinas Pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pendampingan dan penguatan BUMDes harus dilakukan agar pengelolaan jasa ojek bisa lebih sehat, terorganisir, dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi konflik dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tari Topeng Kaliwungu Tampil Kolosal, 500 Pelajar Lumajang Guncang Panggung Budaya Nusantara

1 Juli 2025 - 16:04 WIB

Wamen Ni Luh Puspa: Tumpak Sewu Tak Hanya Indah, Tapi Menghidupi Masyarakat

1 Juli 2025 - 15:59 WIB

Target 2025: Lumajang dan Jawa Timur Dorong Pergerakan 1,08 Miliar Wisatawan Nusantara

29 Juni 2025 - 23:13 WIB

Event Lumajang Dapat Dukungan Pendanaan dari Kemenparekraf: Stimulus Pariwisata Berkelanjutan

29 Juni 2025 - 20:56 WIB

Wisata Andalan Kini Jadi Beban APBD Lumajang

26 Juni 2025 - 13:34 WIB

Jalan Berlubang Hambat Potensi Wisata Ranu Glabak, Pemkab Lumajang Siapkan Rp2 Miliar untuk Perbaikan

24 Juni 2025 - 11:53 WIB

Trending di Daerah