Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
98 PNS Lumajang Terima SK dan Diambil Sumpah, Bupati Tekankan Integritas Pantai Lumajang Padat Saat Kupatan, Perputaran Ekonomi Meningkat Bupati Lumajang: Kebersihan Pantai Jadi Kunci Wisata Berkelanjutan Cegah Sejak Dini, Bupati Lumajang Ajak Warga Rutin Periksa Kesehatan Jantung Tak Hanya Jaga di Darat, SAR Lumajang Turun ke Laut Amankan Wisata Lebaran

Pariwisata · 23 Jun 2025 08:28 WIB ·

Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu


 Pembangunan Tak Berpihak: Ojek Lumajang Terlunta Tanpa Perlindungan dan Pendampingan di Tumpak Sewu Perbesar

Lumajang, – Pembangunan jalan akses baru yang menghubungkan Tumpak Sewu II ke Tumpak Sewu I ternyata membawa dampak serius dan negatif bagi para pengemudi ojek tradisional di Lumajang.

Yono, warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan rasa frustrasinya karena kehilangan sumber penghasilan utama dari jasa ojek.

“Dulu, wisatawan yang parkir selalu menggunakan ojek untuk turun dan kembali ke lokasi parkir, sehingga para ojek mendapatkan penghasilan yang cukup,” kata dia, Senin (23/6/25).

Fenomena ini sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian DPRD Lumajang. Anggota Komisi B DPRD, Junaidi, menegaskan keberadaan jalan akses baru memang mengubah pola penggunaan jasa ojek secara signifikan.

“Sekarang setelah parkir, wisatawan langsung turun lewat jalur baru tanpa menggunakan ojek,” katanya.

Lebih parah, Junaidi menyinggung adanya indikasi sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengarahkan wisatawan melalui jalur yang lebih jauh demi merugikan ojek tradisional.

“Kadang-kadang ada sedikit sabotase, misalnya wisatawan dilewatkan jalur Malang yang lebih jauh, sehingga merugikan ojek tradisional,” tambahnya.

Fenomena ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengelolaan pariwisata yang inklusif.

“Makanya pendampingan Dinas Pariwisata harus dikuatkan,” katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, perlunya intervensi pemerintah yang lebih serius, terutama dari Dinas Pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pendampingan dan penguatan BUMDes harus dilakukan agar pengelolaan jasa ojek bisa lebih sehat, terorganisir, dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi konflik dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lumajang Bidik Wisatawan Lewat Cerita Perjalanan Komunitas Motor

15 Mei 2026 - 16:31 WIB

Mencari Pelangi di Tanah Lamadjang Tigang Juru

8 Mei 2026 - 14:24 WIB

Kelola Selokambang 10 Tahun, Pemkab Lumajang Tawarkan Rp 9,8 Miliar

5 Mei 2026 - 08:52 WIB

Indah Amperawati Persilakan Media Ungkap Kasus ASN Tanpa Batas: Silakan Tulis Apa Adanya

1 Mei 2026 - 15:48 WIB

Cegah Pungli, Aparat Gabungan Siaga di Jalur Rawan Tumpak Sewu

5 April 2026 - 12:23 WIB

Gerakan Indonesia Asri Bergulir di Pantai Bambang, Pemkab Lumajang Perkuat Komitmen Wisata Bersih

2 April 2026 - 15:28 WIB

Trending di Pariwisata