Probolinggo, – Merasa dirugikan akibat pemberitaan yang dianggap tidak akurat, Kusnadi, Kepala Desa Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, meminta Dewan Pers mengambil langkah tegas terhadap media online yang menurutnya tidak memenuhi standar etik jurnalistik.
Ia berharap media yang tidak kredibel tidak lagi dianggap sebagai bagian dari pers profesional.
Permintaan tersebut disampaikan Kusnadi setelah menerima surat balasan dari Dewan Pers atas aduan yang sebelumnya ia layangkan.
Dalam surat aduannya, Kusnadi memprotes pemberitaan salah satu media online yang menuding dirinya melakukan tindak pidana korupsi dana desa dari tahun 2021 hingga 2024.
Baca juga: BPBD Lakukan Asesmen, 21 Rumah Rusak Dihantam Gempa Probolinggo
“Saya baru menjabat sebagai kepala desa mulai tahun 2022. Semua pelaksanaan anggaran pun sudah diaudit dan dievaluasi oleh inspektorat. Maka dengan adanya pemberitaan tersebut, saya nyatakan itu sangat tidak benar dan tidak sesuai fakta,” ungkap Kusnadi pada Sabtu (19/7/2025).
Kusnadi menyebut, pemberitaan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baiknya secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang ia pimpin. Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak valid seharusnya menjadi perhatian serius Dewan Pers.
“Karena itu saya mengajukan pengaduan ke Dewan Pers agar ditindaklanjuti. Hasilnya, dewan meminta media tersebut memberikan hak jawab kepada saya maksimal dalam waktu 2×24 jam,” jelasnya.
Baca juga: Ledakan Dahsyat di Pasuruan, Polisi Selidiki Sumber Ledakan Rumah Tukang Servis HP
Namun, hingga saat ini Kusnadi mengaku belum menerima hak jawab dari pihak media. Ia pun berencana kembali bersurat ke Dewan Pers, sekaligus mendesak agar langkah tegas segera diambil terhadap media dan oknum yang terlibat.
“Saya harap Dewan Pers memberi atensi terhadap media yang memang kurang kredibel terkait dengan pemberitaan yang sangat merugikan,” katanya.
Bahkan, Kusnadi mendorong agar Dewan Pers mengeluarkan pernyataan resmi bahwa produk jurnalistik yang tidak sesuai fakta dan tidak melalui verifikasi tidak bisa dianggap sebagai produk pers.
“Dengan begitu, kami bisa membawa hal ini ke ranah hukum. Sebab kami punya dasar bahwa yang diberitakan itu bukan karya jurnalistik, melainkan fitnah,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan