Jember, – Polemik absennya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbuntut panjang.
Komisi B DPRD Jember secara terbuka mendesak Bupati Jember, Muhammad Fawait, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas TPHP, Muhammad Djamil, yang dinilai berulang kali mangkir dari forum resmi pengawasan dewan.
Anggota Komisi B DPRD Jember, Nilam Noor Fadilah, menegaskan ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis atau agenda yang berbenturan. Ia menyampaikan, hal itu mencerminkan lemahnya komitmen pejabat OPD terhadap fungsi pengawasan legislatif.
“Sudah beberapa kali RDP kepala dinas tidak hadir. Ini bukan hal sepele. Ada temuan, ada pembahasan anggaran, tapi yang bersangkutan tidak pernah datang. Ini catatan serius,” katanya, Kamis (19/2/2026).
Menurut Nilam, RDP merupakan forum penting untuk memastikan program dan anggaran berjalan sesuai perencanaan. Terlebih saat pembahasan bantuan optimasi lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian, yang menyangkut kepentingan petani secara langsung.
Lemahnya Komitmen terhadap Fungsi Pengawasan
Ketidakhadiran berulang juga memunculkan kesan bahwa pengawasan DPRD tidak dipandang sebagai prioritas. Padahal, penggunaan anggaran pertanian, termasuk dana miliaran rupiah, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Situasi ini memunculkan spekulasi adanya persoalan internal di tubuh Dinas TPHP. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, kepala dinas selalu diwakilkan kepada pejabat lain.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengakui bahwa ketidakhadiran pimpinan dinas membuat sejumlah pertanyaan dewan tidak terjawab maksimal.
“Kami butuh jawaban komprehensif, bukan sekadar penjelasan normatif. Banyak hal menyangkut anggaran dan data penerima bantuan yang perlu kejelasan,” kata dia.
Tinggalkan Balasan