Jember, – Komisi B DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember untuk membahas temuan data penerima pupuk subsidi di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan.
Rapat ini mencuat setelah ditemukan pasangan suami-istri dalam satu kartu keluarga (KK) yang masing-masing terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyatakan pihaknya perlu memastikan keabsahan data tersebut.
“Termasuk ada juga datanya bahwa pemilik kelompok taninya, suaminya dapat subsidi, istrinya dapat subsidi juga,” katanya, Jumat (20/2/2026).
Candra menyampaiakan, alokasi ganda akibat proses input data RDKK yang dipecah. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara data penerima pupuk subsidi dengan luas lahan yang benar-benar ditanami.
“Berapa sih jumlah luasan lahan pertanian yang hari ini benar-benar difungsikan untuk ditanami padi maupun jagung. Karena beberapa hari lalu muncul data bahwa jumlah hasil panen kita di Kabupaten Jember itu menurun,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan DTPHP Jember, Moch Khosim, menjelaskan bahwa suami dan istri diperbolehkan menerima pupuk subsidi selama memenuhi ketentuan luas lahan maksimal.
“Kalau masih memenuhi syarat menurut saya tidak masalah. Artinya kan basisnya tidak lebih dari 2 hektar,” jelas Khosim.
Ia menegaskan bahwa dasar utama penerima pupuk subsidi adalah kepemilikan atau penguasaan lahan, bukan sekadar status dalam satu KK. Distribusi pupuk subsidi mengacu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan petunjuk teknis Permenpan Nomor 15 Tahun 2025.
Khosim juga menyampaikan data penerima pupuk bersifat dinamis, karena kepemilikan maupun penguasaan lahan sering berubah, termasuk akibat sistem sewa.
“Lahan itu sering kali bergeser kepemilikannya, apakah disewakan. Itu bisa setahun ada yang berpindah dua kali,” katanya.
Berdasarkan pendataan terakhir pada 25 Oktober 2025, tercatat 179.874 petani Jember masuk dalam RDKK. Setelah portal dibuka kembali pada 12–20 Januari 2026, jumlah petani penerima meningkat menjadi 182.313, atau bertambah 2.439 orang. Khosim menegaskan, pembaruan data RDKK biasanya dilakukan tiga kali setahun.
Tinggalkan Balasan