Jember, – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember di halaman Gedung DPRD Jember, Selasa (9/9/25), menjadi sorotan publik.
Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh terhadap sistem partai politik dan revisi UU Pemilu. DPRD Jember pun menyambut baik tuntutan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting untuk perbaikan sistem politik secara menyeluruh.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyampaikan bahwa reformasi partai politik adalah kebutuhan mendesak. Ia mengakui, banyak kader partai yang diusung hanya karena popularitas atau kekuatan modal, bukan karena kompetensi.
Baca juga: Wali Kota Malang Ajak RT/RW Hidupkan Kembali Siskamling
“Kami tahu bahwa partai politik harus mereformasi diri. Agar ke depan kader-kader yang ditugaskan menjadi anggota DPRD, DPR RI, bahkan eksekutif, adalah kader yang mumpuni,” tegas Widarto di hadapan mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, DPRD Jember juga menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Widarto bahkan secara terbuka meminta bantuan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pendidikan politik bagi masyarakat.
“Kami sadar tidak bisa sendiri. Kami minta bantuan teman-teman mahasiswa sebagai kelompok terdidik untuk membantu memberikan pemahaman politik kepada masyarakat,” katanya.
Baca juga: Masih Tunggu Juknis, Kemenag Lumajang Minta Warga Tak Salah Alamat Urus Haji
Widarto menyebut unjuk rasa ini menjadi cermin empati publik yang harus dijawab dengan langkah konkret. Ia menegaskan bahwa DPRD Jember tidak sedang melakukan pencitraan, namun benar-benar ingin berbenah dari dalam.
“Kami terima kritik ini dengan kesungguhan hati. Kami tidak anti-kritik. Justru ini momentum untuk berubah,” ujar politisi yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.
Tinggalkan Balasan