Jember, – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Pantai Selatan (Pansela) ruas Banyuwangi-Jember, yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dirut Perhutani, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, serta Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara III di Pendopo Banyuwangi. Pertemuan ini difokuskan untuk mendorong akselerasi proyek yang sempat terhenti cukup lama.
“Jalur pantai selatan ini termasuk PSN, sehingga BPK hadir untuk memfasilitasi pertemuan agar program ini segera terwujud dan agenda pembangunan nasional berjalan lancar,” kata Edy, Sabtu, (25/10/2025).
Baca juga:DPRD Jember Bahas Dampak Hukum Pimpinan, Adendum APBD Jadi Pilihan
JLS Pansela diyakini memberikan manfaat ekonomi besar sekaligus melancarkan distribusi barang dan jasa di jalur selatan. Edy menambahkan, Banyuwangi memiliki potensi ekonomi melimpah, mulai dari kelautan, pertanian, hingga pariwisata, yang membutuhkan dukungan infrastruktur darat yang memadai.
Jalur Lintas Selatan di Banyuwangi memiliki panjang total 100 km, dari batas Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang.
Saat ini, masih terdapat 14,1 km jalan yang belum terbangun, melintasi kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km, serta kawasan perkebunan Selogiri dan Malangsari milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) sepanjang 7,83 km.
Baca juga:Banjir Rendam 400 Rumah di Lumajang, Warga Terpaksa Evakuasi Barang Tengah Malam
Edy menjelaskan, kendala pembangunan terutama terkait teknis dan pelepasan aset lahan.
“Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Semua harus fokus pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat untuk menuntaskan pembangunan JLS Pansela. Anggaran pembangunan telah disiapkan pemerintah pusat, dengan estimasi biaya mencapai Rp47,1 miliar.
Pelaksanaan proyek akan mengacu pada jadwal Kementerian PUPR, yang juga membentuk tim percepatan berkoordinasi dengan Perhutani, pemerintah daerah, dan PTPN.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dukungan BPK mempercepat realisasi JLS tahap kedua. Menurutnya, kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, pariwisata, program pemerintah pusat, dan ketahanan pangan.
“Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Tinggalkan Balasan