Lumajang, – Prediksi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama tujuh hari ke depan, hingga 14 November 2025.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi potensi bencana susulan, khususnya banjir lahar hujan di wilayah sekitar lereng Gunung Semeru, yang sebelumnya telah menyebabkan enam dusun di dua kecamatan terisolir.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, keputusan perpanjangan masa tanggap darurat diambil setelah hasil analisis BMKG menunjukkan curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga pekan depan.
Baca juga: Bau Belerang Tercium di Banjir Lumajang, BPBD Waspadai Aktivitas Gunung Semeru
“Kami perpanjang masa tanggap darurat karena BMKG telah mengeluarkan prediksi cuaca ekstrem. Pemerintah harus siaga menghadapi potensi bencana susulan dan memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Indah, Sabtu (8/11/2025).
Perpanjangan masa tanggap darurat ini sekaligus memperpanjang masa kerja tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan instansi teknis lainnya dalam upaya penanganan pascabencana.
Baca juga: Relawan Tanggap Bantu Warga Desa Gondoruso Lewati Banjir Lahar Semeru
Pemerintah juga menyiapkan langkah darurat untuk membuka akses ke daerah yang masih terisolir serta mempercepat distribusi logistik ke 1.348 kepala keluarga (KK) terdampak.
“Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak agar evakuasi dan bantuan bisa cepat sampai ke masyarakat, terutama di kawasan yang aksesnya masih terputus,” tambahnya.
Sebelumnya, banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Rabu (5/11/2025) menyebabkan tanggul Sungai Regoyo jebol sepanjang 150 meter serta sepuluh jembatan terputus di wilayah Kecamatan Pasirian dan Candipuro.
Akibatnya, enam dusun di tiga desa, Gondoruso, Bades, dan Jugosari, sempat terisolir karena jalan utama rusak berat.
Indah menegaskan bahwa Pemkab Lumajang juga tengah memetakan strategi mitigasi risiko jangka panjang, termasuk memperkuat sistem peringatan dini dan memperbaiki infrastruktur tanggul yang rusak.
“Kami ingin bencana ini menjadi pelajaran agar sistem mitigasi di kawasan rawan Semeru semakin kuat. Keselamatan warga tetap nomor satu,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan