Pemerintah Kabupaten Lumajang mengajak masyarakat memaknai pergantian Tahun Baru 2026 secara bijak. Momentum ini tidak dimaksudkan sebagai perayaan seremonial semata. Sebaliknya, pemerintah mendorong refleksi dan empati sosial sebagai nilai utama.
Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kegiatan Menyambut Tahun Baru 2026. Pemerintah menetapkan surat edaran itu pada 31 Desember 2025.
Tahun Baru sebagai Momentum Refleksi dan Empati
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan pentingnya menahan euforia saat menyambut tahun baru. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Terutama bagi masyarakat yang masih terdampak bencana alam.
“Pergantian tahun hendaknya kita maknai dengan doa dan kepekaan sosial. Saat saudara-saudara kita menghadapi bencana, empati harus kita kedepankan,” tegas Bupati Lumajang, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa empati dan solidaritas sosial harus menjadi fondasi sikap masyarakat. Nilai tersebut penting agar perayaan tidak mengabaikan penderitaan orang lain.
Bentuk Penghormatan bagi Korban Bencana
Bupati Indah menyebut bahwa sikap menahan euforia juga menjadi bentuk penghormatan. Penghormatan tersebut ditujukan kepada korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang.
“Empati tidak cukup dengan kata-kata. Kita harus mewujudkannya melalui sikap dan perilaku yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Imbauan Doa Bersama dan Larangan Perayaan Berlebihan
Melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat meniadakan perayaan tahun baru yang berlebihan. Pemerintah mendorong warga menggantinya dengan doa bersama secara khidmat.
Pemerintah memandang doa bersama sebagai ruang kontemplasi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memohon keselamatan dan ketenangan bangsa. Doa juga menjadi simbol kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan.
Penegasan Keselamatan dan Ketertiban Publik
Selain itu, Pemkab Lumajang menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum. Pemerintah daerah secara tegas melarang konvoi kendaraan di jalan raya. Pemerintah juga melarang pesta kembang api saat malam pergantian tahun.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai euforia justru menimbulkan risiko,” tegas Bupati Indah.
Peran Aktif Aparatur dan Pemerintah Desa
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimbau kelurahan dan desa menggelar doa bersama. Kegiatan tersebut dapat menyesuaikan agama dan keyakinan masing-masing. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat toleransi sosial.
Camat, lurah, dan kepala desa diminta aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut. Mereka juga diharapkan melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing.
Bupati Lumajang menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus memberi contoh nyata. ASN diminta menyambut tahun baru secara sederhana dan tertib.
“ASN harus menjadi teladan agar nilai kemanusiaan benar-benar hidup di masyarakat,” katanya.
Harapan untuk Lumajang yang Berempati
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, telah menandatangani surat edaran tersebut secara elektronik. Dengan demikian, surat edaran itu memiliki kekuatan hukum administratif yang sah.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Lumajang berharap Tahun Baru 2026 menjadi momentum penguatan nilai kemanusiaan. Pemerintah juga berharap solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat semakin kuat. Semua itu diharapkan membawa Lumajang menjadi daerah yang lebih berempati dan berketahanan.
Tinggalkan Balasan