Jember, – Angka stunting di Kabupaten Jember masih tinggi, mencapai 30,3 persen menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Artinya, tiga dari sepuluh balita di kabupaten ini mengalami gangguan tumbuh kembang. Di tengah kondisi itu, delapan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengambil inisiatif patungan dana untuk membantu keluarga yang terdampak, sebuah langkah yang sekaligus menegaskan perlunya peran pemerintah lebih serius dan terukur.
Program sosial yang digagas legislator ini berbasis dukungan lokal. Masing-masing anggota fraksi menggandeng toko kelontong di wilayah sasaran dan menyalurkan suplai telur sebagai sumber protein bagi anak yang rawan stunting. Dengan modal Rp150.000, setiap toko kelontong bertanggung jawab menyediakan telur selama lima hingga tujuh hari untuk keluarga stunting.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menjelaskan tujuan program ini. “Suplai protein berupa telur diharapkan bisa membantu anak yang terindikasi atau rawan stunting untuk bertambah berat badannya secara bertahap,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).
Lebih dari sekadar distribusi, para legislator juga memantau perkembangan anak beberapa bulan setelah intervensi. Pemantauan dilakukan melalui posyandu untuk memastikan adanya perubahan berat badan.
“Kita pantau terus berat tubuh anak yang kemarin mengalami stunting. Alhamdulillah, terakhir kami lihat ada kenaikan,” kata Edi.
Meski begitu, Edi menegaskan program fraksi bukan pengganti tanggung jawab pemerintah daerah. Langkah ini justru dimaksudkan sebagai dorongan moral dan tekanan politik agar pemerintah lebih aktif dan terukur dalam menangani stunting.
“Kami mendorong agar hal ini bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember,” imbuhnya.
Program ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Toko kelontong yang terlibat mendapat tambahan perputaran usaha selama distribusi telur berlangsung, menunjukkan bahwa intervensi sosial dapat bersinergi dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Tanpa intervensi yang menyeluruh dan terencana, angka stunting di Jember berisiko tetap tinggi, bahkan ketika upaya mikro seperti patungan legislatif dilakukan.
“Program ini hanya menambal kekurangan, tapi tanggung jawab utama tetap ada pada pemerintah,” tegas Edi.
Tinggalkan Balasan