Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap menunjukkan keteguhan arah dan semangat membangun tanpa henti.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan ketahanan fiskal.
Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh memadamkan semangat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran boleh menurun, tapi semangat membangun tidak boleh padam. Justru di tengah keterbatasan ini, kreativitas dan inovasi tata kelola harus semakin kuat,” tegas Bunda Indah dalam Sidang Paripurna DPRD Lumajang, Senin (13/10/2025).
Pemkab Lumajang Fokus pada Belanja Publik yang Produktif
Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan langkah konkret melalui penataan ulang prioritas belanja publik.
Pemkab memperkuat efektivitas program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan menekan pengeluaran yang tidak produktif.
Fokus utama diarahkan pada:
Pendidikan dan kesehatan,
Infrastruktur dasar, serta
Pemberdayaan ekonomi lokal.
Bunda Indah menilai, efisiensi bukan berarti mengurangi layanan, tetapi memastikan setiap rupiah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Lumajang terus memperkuat governance yang cerdas dan adaptif.
Pemerintah daerah kini tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti:
Kemitraan strategis,
Kolaborasi sektor swasta, dan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketahanan fiskal tidak diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari kecerdasan dalam mengelolanya,” jelas Bunda Indah.
“Saat fiskal terbatas, yang harus diperkuat adalah manajemen, efisiensi, dan akuntabilitas.”
Fiskal Adaptif untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal Lumajang diarahkan untuk mendukung Transformasi Ekonomi Hijau dan Digital.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Transparansi menjadi landasan utama.
Pemkab melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah terbuka, sehingga setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat.
Dari sisi kelembagaan, Pemkab Lumajang memperkuat kapasitas aparatur agar lebih kompeten dalam melakukan analisis belanja berbasis kinerja.
Setiap unit kerja didorong menerapkan efisiensi dan budaya kerja berorientasi hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Langkah ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Menurut Bunda Indah, ketahanan fiskal bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga bagian dari ketahanan daerah secara menyeluruh.
“Daerah yang tangguh adalah daerah yang mampu bertahan dalam tekanan tanpa kehilangan arah pembangunan dan keberpihakan kepada rakyatnya,” tegasnya.
Dengan semangat itu, Lumajang tampil sebagai daerah yang tidak menyerah pada keterbatasan, melainkan bangkit melalui inovasi, efisiensi, dan kerja kolaboratif.
Paradigma ini membuktikan bahwa daya juang fiskal dan semangat pelayanan publik dapat berjalan seiring demi kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan