LUMAJANG – Jabatan pemerintahan bukan sekadar membawa kewenangan. Di balik jabatan tersebut ada amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta para pejabat yang baru menerima tanggung jawab untuk menjadikan integritas sebagai bagian utama dalam menjalankan tugas. Ia juga meminta mereka mengambil peran aktif dalam mencegah korupsi dan gratifikasi.
Pesan tersebut Bunda Indah sampaikan saat memberikan pengarahan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, di Lobby Pemkab Lumajang, Rabu (16/9/2026).
Bunda Indah meminta para pejabat segera bekerja dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Terus bergerak melayani masyarakat dan juga menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi dan gratifikasi,” ujar Bunda Indah.
Bunda Indah Minta Pejabat Utamakan Pelayanan
Bunda Indah menempatkan pelayanan masyarakat sebagai tanggung jawab utama setiap pejabat. Menurutnya, pejabat harus memastikan kewenangan yang mereka miliki selalu mengarah pada kepentingan masyarakat dan mengikuti aturan.
Semakin besar tanggung jawab seorang pejabat, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga integritas. Pejabat harus mampu menggunakan kewenangan secara tepat dan menghindari kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.
Pelayanan publik juga membutuhkan kepastian. Masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan yang cepat, tetapi juga proses yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan.
Karena itu, para pejabat perlu membangun budaya kerja yang menempatkan kepentingan warga sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Integritas bukan hanya slogan dalam lingkungan pemerintahan. Pejabat perlu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari, mulai dari mengambil keputusan, mengelola program, hingga berinteraksi dengan masyarakat dan pihak lain.
Cegah Korupsi dan Gratifikasi dari Rutinitas Sehari-hari
Bunda Indah mengingatkan bahwa pencegahan korupsi dan gratifikasi bukan hanya tugas satu unit atau aparatur tertentu. Setiap pejabat memiliki peran dalam menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.
Pejabat perlu memahami batas antara kepentingan pelayanan dan kepentingan pribadi. Mereka juga harus berani menjaga batas tersebut ketika menghadapi situasi yang berpotensi memengaruhi keputusan atau pekerjaan.
Pencegahan juga perlu dimulai sebelum pelanggaran terjadi. Aparatur dapat membangun kebiasaan kerja yang tertib, transparan, dan akuntabel untuk mengurangi ruang bagi penyimpangan.
Dengan cara tersebut, upaya melawan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah juga membangun sistem dan budaya kerja yang mendorong aparatur menjaga integritas sejak awal.
Ketika pejabat konsisten menjaga integritas, masyarakat memiliki kepercayaan lebih besar terhadap proses pelayanan dan keputusan pemerintah.
Jabatan Adalah Amanah untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Bunda Indah juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah. Karena itu, seorang pejabat tidak cukup hanya memahami tugas pokok dan fungsi.
Pejabat juga perlu menunjukkan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menggunakan kewenangan. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas dan mengarah pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lumajang ingin para pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi. Mereka perlu membangun budaya kerja yang menjadikan pelayanan dan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari.
Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah memberikan pelayanan secara tertib dan transparan, masyarakat dapat melihat bahwa kewenangan pemerintah bekerja untuk kepentingan publik.
Pada akhirnya, pesan Bunda Indah kepada para pejabat baru cukup jelas: jalankan jabatan dengan memahami tugas, layani masyarakat dengan sungguh-sungguh, dan jaga integritas agar kepercayaan publik tetap kuat.
Tinggalkan Balasan