LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyiapkan strategi pengendalian inflasi 2027 untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Melalui langkah ini, pemerintah ingin melindungi daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, menegaskan komitmen tersebut dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (29/10/2026).
Forum ini mempertemukan Pemkab Lumajang dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Selain mengevaluasi kinerja, peserta juga membahas penyusunan program prioritas pengendalian inflasi untuk 2027.
Bunda Indah Tekankan Pengendalian Inflasi Harus Bermanfaat bagi Warga
Bunda Indah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama.
“Penghargaan tentu bukan tujuan utama, tetapi kami meyakini penghargaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja. Tujuan utama kita adalah bagaimana inflasi bisa terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik,” ujar Bunda Indah.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok memiliki hubungan erat dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memperkuat koordinasi dan menjalankan program secara berkelanjutan.
Selain menjaga inflasi, Pemkab Lumajang juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, upaya pengendalian harga harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin seluruh OPD bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat. Saya terus berupaya bagaimana perekonomian masyarakat kita semakin baik. Itulah tujuan utama yang ingin kita capai,” tegasnya.
Bunda Indah berharap forum TPID menjadi ruang evaluasi bersama. Melalui kegiatan tersebut, setiap OPD dapat menilai program sebelumnya dan menyusun langkah yang lebih efektif.
Bank Indonesia Jember Dorong Strategi 4K dan Penguatan Pasokan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengantisipasi risiko dari faktor eksternal maupun kondisi domestik.
“Upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, salah satunya melalui optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau,” imbuhnya.
Selain memperkuat koordinasi, TPID mengacu pada strategi 4K dalam menjaga stabilitas harga. Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Melalui keterjangkauan harga, pemerintah berupaya menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, ketersediaan pasokan menjadi faktor penting untuk mengantisipasi gangguan suplai.
Kelancaran distribusi juga membantu menjaga arus barang menuju pasar dan konsumen. Di sisi lain, komunikasi yang efektif mendukung koordinasi serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Karena itu, sinergi antara Pemkab Lumajang dan Bank Indonesia Jember menjadi bagian penting dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi.
TPID Lumajang Susun Quick Wins Pengendalian Inflasi 2027
High Level Meeting dan Capacity Building TPID 2026 mengusung tema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027”.
Melalui forum tersebut, Pemkab Lumajang mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyiapkan langkah prioritas untuk tahun berikutnya. Penyusunan Quick Wins bertujuan membuat program pengendalian inflasi lebih terarah dan terukur.
Bunda Indah juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia Jember dalam memperkuat kapasitas TPID. Selain itu, ia berharap pendampingan tersebut membantu pemerintah daerah menyusun strategi ekonomi yang lebih efektif.
“Kami memohon arahan dari Bank Indonesia Jember agar kami dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.
Selanjutnya, hasil evaluasi dan pendampingan akan menjadi dasar bagi penyusunan program prioritas TPID 2027. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan menjaga stabilitas harga.
Pada akhirnya, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka ekonomi. Pemkab Lumajang ingin memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Melalui strategi 4K dan penyusunan Quick Wins 2027, pemerintah berhar
Tinggalkan Balasan